Pemkot Terapkan Musrenbang Online

MALANG KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin mengusulkan program kerja. Sebab, pemkot menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara online. Hal itu dilakukan karena institusi yang dipimpin Wali Kota Malang Moch. Anton itu menuruti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni transparan.

Kabid Perencanaan dan Pelaporan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang Arief Zubaidi memaparkan, usulan KPK terkait Musrenbang online itu disampaikan sejak 2016 lalu. Kini, pemkot merealisasikannya, tapi belum menyeluruh. ”Sekitar 13 persen yang sudah menerapkan online,” ujar Arief kemarin (13/12).

Demi mewujudkan Musrenbang online yang menyeluruh, dia menggelar sosialisasi kepada 57 operator kelurahan. ”Rekanan dari Jakarta melatih aplikasi yang digunakan dalam Musrenbang online. Harapannya, tahun 2018 sudah bisa menggunakan semuanya,” kata dia.

Selain itu, Arief juga akan sosialisasi ke rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Perlunya keterlibatan RT dan RW ini agar mereka bisa mengakses website Barenlitbang. Selain bisa mengakses program yang akan digarap pemkot, RT dan RW juga bisa mengusulkan programnya ke pemkot.

”Nantinya, masyarakat bisa mengetahui semua,” kata dia.

Sementara ini Arief melihat masyarakat masih kesulitan mengakses website Barenlitbang. Itu membuat mereka tidak leluasa menyampaikan aspirasinya, sehingga bisa ditampung melalui program kerja.

Arief mengaku sudah berusaha menanggulangi kesulitan warga. Misalnya, mendatangkan instruktur untuk melatih warga. ”Kendalanya masih soal teknis. Misalnya, menginput usulan,” tuturnya.

Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso memaparkan, tidak semua usulan bisa dilaksanakan pada 2018 mendatang. Tahun 2017 ini, Barenlitbang menerima 7.185 usulan dari masyarakat dengan kebutuhan anggaran Rp 704 miliar. Namun, yang terakomodasi hanya sekitar 900 usulan.

Erik mengatakan, program yang diakomodasi disesuaikan dengan kebijakan dan program prioritas Pemkot. ”Memang hanya sekitar 900 usulan yang perlu didahulukan,” katanya.

Lantas, bagaimana jika usulan tidak tertampung? Erik menyiapkan beberapa langkah penanggulangan. Misalnya, menggunakan anggaran insidental yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD).

”Salah satunya, OPD yang mengalokasikan anggaran insidental adalah disperkim. Itu digunakan untuk program prioritas, namun belum terkunci nomenklaturnya,” kata pejabat eselon II-b Pemkot Malang itu.

Pewarta : Aris Syaiful
Penyunting : Mahmudan
Copy Editor : Arief Rohman