Pemkot Solo Kantongi Sertifikat Lahan Sriwedari

Pemkot Solo Kantongi Sertifikat Lahan Sriwedari

Kepala Bidang Aset Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta Giyatno kepada Jawa Pos Radar Solo menunjukkan fotokopi sertifikat yang dimaksud. Ada empat buah sertifikat. Yakni Hak Pakai (HP) 40 yang saat ini digunakan untuk Stadion Sriwedari, HP 41 yakni bekas Taman Hiburan Rakyat (THR), Kantor Dinas Pariwisata, serta Museum Radya Pustaka.

Selanjutnya HP 26 yang saat ini digunakan Museum Keris Nusantara, dan Hak Guna Bangunan (HGB) 73 yakni Bank Solo. Tanah yang menjadi sengketa pada awalnya adalah HP 41 yang sebelumnya adalah HP 15. Pada awalnya HP 15 itu merupakan HGB 22 yang diklaim dimiliki oleh ahli waris.

Panitia pembangunan Masjid Taman Sriwedari.
(DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

“Kenapa bisa disertifikatkan? Karena berdasarkan kajian Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bahwa putusan pengadilan melebihi dari apa yang dipermasalahkan. Bahasa hukumnya adalah ultra petita. Jadi yang dipermasalahkan adalah HP 41, tetapi putusannya sampai stadion (HP 40),” terang Giyatno.

Dari hasil kajian tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang memerintahkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, kemudian Kanwil BPN memerintahkan Kantor Pertanahan Surakarta untuk menerbitkan surat permohonan pemkot Surakarta mengajukan HP 11 menjadi HP 40 dan HP 15 menjadi HP 41.  

“Berdasarkan sidang eksaminasi yang dilakukan oleh pakar dan ahli, muncul rekomendasi bahwa itu (HP 40 dan HP 41) bisa disertifikatkan. Akhirnya pemkot mengurus sertifikat itu. HP 40 keluar di tahun 2015, dan HP 41 keluar tahun 2016. Ini sudah berkekuatan hukum, sah,” katanya.

Jika ada pihak-pihak yang tidak menerima dengan keputusan tersebut, lanjut Giyatno, dapat mengajukan gugatan sesuai dengan kaidah hukum di Indonesia. Namun, dia yakin sertifikat kawasan Sriwedari oleh pemkot sudah tidak dapat diganggu gugat lagi.

Di sisi lain, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo ingin segera menata kawasan Sriwedari agar lebih baik. Termasuk toko buku bekas dan kios pigura di sisi timur Sriwedari.

“Kalau masih ada yang mengatasnamakan ahli waris silakan. Ahli waris itu ada silsilahnya yang itu diakui oleh pengadilan. Kalau guyonnya itu begini, kita semua ini adalah ahli waris Sriwedari. Ahli waris dari mana? Dari Ken Arok. Lha semua keturunan Ken Arok,” kata Rudy.

Terpisah, kuasa hukum ahli waris R.M.T. Wirjodiningrat, Anwar Rachman menegaskan, Pengadilan Tinggi (PT) Semarang lewat keputusannya nomor 87/Pdt./2012/PT.Smg menyatakan, pemkot harus menyerahkan lahan Sriwedari kepada ahli waris.

Merespons putusan PT Semarang tersebut, lanjut Anwar, pemkot mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Tapi ditolak. Ahli waris kemudian melayangkan permohonan eksekusi pengosongan lahan Sriwedari ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta dengan nomor perkara 3249-K/PDT/2012.

“Negara ini negara hukum, rakyat diperintah patuh terhadap hukum. Namun kenyataannya, dalam hal ini penguasa justru memberikan contoh tidak baik dengan melanggar hukum. Kalau membangun masjid di lahan bukan milik pemkot, status masjid seperti apa? bebernya.

(rs/atn/bay/JPR)