Pemkot Malang Rampingkan UPT

JawaPos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan efisiensi kerja. Yakni dengan merampingkan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). Dari sebelumnya 43 UPT, dipangkas menjadi 13 UPT.

Perampingan UPT merupakan tindak lanjut dari pasal 232 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Selanjutnya diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.

“Berdasarkan Permendagri, diamanatkan supaya kami melakukan evaluasi. Untuk itu, kami koordinasi terus supaya tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Wali Kota Malang Sutiaji, Senin (4/2).

Sutiaji mengungkapkan, bukan perkara mudah untuk merampingkan UPT. Bahkan, dia mengaku hal tersebut merupakan sesuatu yang memusingkan. “Kami harus memutar pikiran. Bagaimana posisi-posisi yang sudah ada dan harus dipertimbangkan baik-baik. Semua dinilai berdasarkan kompetensi,” terangnya.



Selanjutnya terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semula ada di UPT akan digeser. ASN tersebut rata-rata menempati posisi kosong karena ada yang akan pensiun. “Kami sudah melakukan pertimbangan dengan matang, menempatkan ASN yang berprestasi. Sehingga hari ini kami bisa melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah,” papar Sutiai.

Sebelum melakukan perampingan UPT, Pemkot Malang telah meminta persetujuan dari Kemendagri dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Hal itu dilakukan mengingat jabatan Sutiaji masih belum mencapai 6 bulan. Jadi keputusan yang diambil harus mendapat persetujuan dari Kemendagri.

Selain perampingan UPT, Pemkot Malang juga akan melakukan peleburan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kami sudah berikan ke dewan. Kami akan lakukan assessment ulang. Ada kekosongan pejabat tinggi, 8 orang di eselon II,” terang Sutiaji.

Editor           : Sofyan Cahyono

Reporter      : Fiska Tanjung