Pemkab Tunggu Hasil PTUN

KABUPATEN – Polemik pengelolaan Sumber Air Wendit antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang seolah memanas.

Kemarin (8/7) Satpol PP Kabupaten Malang memasang papan peringatan di Rumah Pompa Wendit milik PDAM Kota Malang. Apakah tindakan itu wujud kekesalan pemkab karena keinginannya menaikkan tarif sewa air Sumber Wendit belum terkabul?

Polemik pengelolaan air di Sumber Wendit muncul ketika pemkab ingin menaikkan tarif sewa air. Yakni, dari Rp 80 per meter kubik menjadi Rp 610 per meter kubik. Alasannya, pihaknya tidak pernah menaikkan tarif air sejak 2009.

Versi pemkab, kerja sama pengelolaan sewa air tersebut perlu dievaluasi setiap tiga tahun. Yakni, 2012 dan 2015. Namun, pemkot dinilai tidak menghiraukan keinginan pemkab.

Polemik itu berjalan hingga 2018 lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang mengetahuinya lantas mencoba menengahi. Rekomendasi tentang besaran kontribusi sempat mereka keluarkan.



Nilainya Rp 133 per meter kubik. Nilai itu dianggap pemkab masih jauh dari kata layak. Akhirnya pada 13 Mei lalu, pemkab mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang Tien Farikhah menyatakan, ada tiga poin gugatan yang dilayangkan pemkab.

Ketiganya tercatat dengan nomor register 94/G/2019/PTUN.JKT;  95/G/2019/PTUN.JKT;  dan 96/G/2019/PTUN.JKT. Pihak tergugatnya yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tien menjelaskan, objek gugatannya meliputi keputusan Menteri PUPR Nomor 926/KPTS/M/2018; 927/KPTS/M/2018; dan 928/KPTS/M/2018.

”Di dalamnya kan membahas tentang izin pengusahaan sumber daya air kepada PDAM Kota Malang untuk usaha air minum di Sumber Wendit tertanggal 21 November 2018,” jelas dia.

Rangkaian sidang sudah digelar sejak 22 Mei lalu. ”Kami masih menunggu agenda sidang selanjutnya,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Bupati Malang H.M. Sanusi menyatakan, gugatan itu juga diajukan atas dasar terbitnya surat edaran Kemen PUPR Nomor SA.02.03-Mn/253.

Dalam SE yang diterbitkan 6 Februari lalu itu, terdapat kesalahan terkait dengan surat izin pemanfaatan air (SIPA) kepada PDAM Kota Malang.

Di dalam SE itu disebutkan jika wilayah Sumber Mata Air Wendit berada di wilayah Kota Malang. Padahal, secara de facto wilayahnya masuk area Kabupaten Malang.

Izin lingkungan dari balai besar juga turut dipersoalkan pemkab. Izin tersebut diklaim belum pernah dikeluarkan rekomendasinya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang.  ”Gugatan yang kami ajukan itu murni terkait dengan izin SIPA,” kata Sanusi.

Meski sengketa terus berlanjut, dia memastikan bahwa pasokan kebutuhan air untuk masyarakat Kota Malang maupun Kabupaten Malang dari Sumber Wendit tetap berjalan lancar.

”Begitu pun soal kebijakan peraturan yang lama, tetap dipedomani sampai ada aturan baru,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Disinggung soal kemungkinan pengambilalihan Sumber Air Wendit secara penuh, Sanusi menuturkan bila hal tersebut bisa menjadi alternatif terakhir.

”Nanti kalau sudah sampai tahap yang paling jauh dan tidak ada solusi baru, kami arahkan ke sana (pengambilalihan Sumber Wendit),” tegas Sanusi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono menambahkan, selain Kementerian PUPR, Pemkot Malang juga masuk dalam poin gugatan pihaknya. ”Sebab, pengelola kerja sama yang melaksanakan kan PDAM Kota Malang,” kata Didik.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Kanjuruhan Syamsul Hadi membantah bahwa pemasangan papan peringatan di Rumah Pompa Wendit tersebut imbas polemik pengelolaan Sumber Wendit yang belum selesai.

”Itu beda jalur. Kalau polemik Wendit, itu terkait SIPA (surat izin pengambilan air),” ujar Syamsul tadi malam (8/7).

Syamsul menegaskan, pemasangan papan larangan itu bukan kewenangannya. Tapi, menurut dia, hal itu biasa. Sebab, rumah pompa yang dibangun PDAM Kota Malang itu dinilai tidak mempunyai izin.

”Belum mengantongi izin HO dan IMB,” kata pucuk pimpinan perusahaan yang sebelumnya bernama PDAM Kabupaten Malang itu.

Syamsul menyatakan, satpol PP sudah beberapa kali memberikan peringatan. Tapi, sampai saat ini bangunan tersebut belum berizin. ”Bangunan itu, dalam bentuk apa pun, tidak hanya rumah pompa, mekanismenya harus punya izin,” kata dia.

Dia menyarankan agar PDAM Kota Malang segera mengurus izin. ”Kalau izinnya selesai, papan peringatannya bisa dicabut,” tandasnya.

Sutiaji: Kami Sudah Mengurus IMB

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyikapi santai pemasangan papan peringatan di rumah pompa Wendit milik PDAM Kota Malang.

Dia menyatakan, bangunan pompa itu ada sejak zaman Belanda. ”Itu sudah dibangun sejak zaman Belanda dulu,” kata mantan politikus PKB ini saat dikonfirmasi kemarin.

Sutiaji menegaskan, dia tetap mengikuti aturan ini. Yaitu, mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, pihaknya mengakui jika saat ini masih melengkapi persyaratan.

”Kami sudah mengurus IMB-nya. Tapi, ada beberapa berkas yang belum lengkap,” ungkap pria asal Lamongan ini.

Lantas bagaimana jika rumah pompa tersebut ditutup pemkab? Sutiaji berharap pemkab tidak melakukannya. ”Masak harus gitu (ditutup operasionalnya). Kami akan sama-sama carikan solusi terbaiklah,” tandas mantan anggota dewan ini.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya (UB) Dr Mujibur Rahman Khairul Muluk SSos MSi menyatakan, pemasangan papan peringatan di rumah pompa seharusnya tidak terjadi. Misalnya dilakukan mediasi lebih dulu.

”Apalagi keduanya tetangga dekat.  Sama-sama berbadan hukum. Makanya perlu dimediasi di struktur pemerintah di atasnya,” kata Muluk.

Dia menambahkan, pemasangan papan peringatan itu bakal berdampak terhadap proses hukum kedua belah pihak. ”Kalau tidak ada kesanggupan menahan proses hukum, ya patuhi hukum yang berjalan sekarang,” tambahnya.

Mediasi, kata dia, bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jatim atau Kementerian.

Terkait boleh atau tidaknya pemasangan papan peringatan, Muluk menilai, hal itu berimplikasi pada etika birokrasi antar kedua pihak.

”Kalau penyegelan dasarnya kuat, harus ada pembuktian dulu. Intinya, jangan memperpanjang konflik,” jawab dia.

Pewarta : Farik Fajarwati, Imam Nasrodin, Sandra Desi
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya, Mahmudan