Pemkab Tuban Tandatangani Tiga Raperda | JawaPos.com

Pemkab Tuban Tandatangani Tiga Raperda | JawaPos.com

JawaPos.com – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Tuban, Jawa Timur disetujui dan ditandatangani Bupati Tuban Fathul Huda bersama Ketua DPRD Kabupaten Tuban Miyadi di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban, Senin (13/8).

Ketiganya adalah Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2018, Raperda Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga, dan Raperda Dana Cadangan.

Huda mengatakan, proses penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tuban tahun anggaran 2018, berpedoman pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah kedua kali dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam pembahasannya, kata dia, terdapat beberapa penyesuaian yaitu penganggaran DBHCHT. Berdasarakan berita acara hasil asistensi perencanaan program kegiatan DBHCHT dengan tim sekretariat DBHCHT provinsi Jatim.



Terdapat alokasi pendapatan DBHCHT dan penyesuaian nomenklatur program kegiatan yang dibiayai DBHCHT. “Kemudian, perubahan tersebut telah disesuaikan dan dituangkan dalam persetujuan bersama atas rancangan PAPBD tahun 2018,” imbuhnya.

Selain itu, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga dan Raperda Dana Cadangan juga telah disesuaikan. Sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Raperda tentang PABD tahun 2018 beserta lampirannya yang telah disepakati akan segera diteruskan ke Gubernur Jatim sebagai bahan evaluasi. Proses evaluasi akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja sejak diterima.

Selanjutnya, Gubernur akan memberikan hasil evaluasi yang akan ditindaklanjuti dengan pemberian tanggapan oleh Pemerintah Daerah atas hasil evaluasi tersebut.

“Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar berkonsultasi dengan Pemprov Jawa Timur guna mempercepat proses evaluasi terhadap Raperda PAPBD tahun 2018 dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujar dia, menerangkan.

Sementara itu, terkait dengan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga dan Raperda tentang Dana Cadangan akan diajukan kepada Gubernur Jatim untuk mendapatkan fasilitasi. Hal ini sesuai dengan Pemendagri nomor 80 tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Tuban ini menyatakan, ketiga Raperda tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Selain itu, sinergitas dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam rangka kemajuan pembangunan di Kabupaten Tuban.

(yud/JPC)