Pemkab Beri Jaminan Warga Wendit

PAKIS – Belum tuntas dengan polemik kerja sama sumber mata air Wendit, kali ini giliran Taman Wisata Air Wendit yang turut dipersoalkan warga.

Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu, warga mengatasnamakan diri sebagai Forum Peduli Masyarakat Mangliawan (FPMM) memasang spanduk penolakan perihal wacana pengelolaan Taman Wisata Air Wendit oleh pihak ketiga.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa wacana pengambilalihan lokasi wisata itu memang mulai digodok secara matang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Langkah itu dilakukan pasca berakhirnya masa pengelolaan manajemen Taman Wisata Air Wendit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tanggal 31 Juni lalu. Kini pengelolaan wisata Wendit dikembalikan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang.

Atas keresahan warga tersebut, Sekretaris Disparbud Kabupaten Malang Ainur Rofiq menuturkan bila wacana pengelolaan Wendit oleh pihak ketiga itu bahkan masih belum bisa dipastikan.

”Kami sekarang masih fokus dengan penataan aset yang ada di sana. Kalau tidak clear and clean, maka tidak akan bisa dilakukan lelang,” kata Rofiq. Dia memperkirakan, proses lelang tersebut baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 mendatang.

Dalam proses lelang itulah akan diketahui siapa pihak ketiga yang akan mengelola Taman Wisata Air Wendit. Terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut, Rofiq memastikan bila pihaknya akan melakukan sosialisasi jelang proses lelang.

Berbeda dengan pengelolaan aset lainnya, disparbud pun berkomitmen bila pengelolaan Taman Wisata Air Wendit harus tetap melibatkan peran serta masyarakat.

”Sudah kami siapkan dalam dokumen kesepakatannya, bahwa siapa pun pemenangnya nanti harus memenuhi persyaratan itu, jadi masyarakat tidak perlu resah,” tambah Rofiq.

Jauh sebelum protes warga mencuat, pemkab sebenarnya sudah pernah duduk bersama dengan stakeholder terkait untuk membahas peralihan pengelolaan itu.

Langkah tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Terakhir, pada tanggal 15 April lalu, pemkab juga menggelar rapat bersama stakeholder dan calon investor yang akan mengelola Wendit.

Dalam pertemuan tersebut, Plt Bupati Malang H M Sanusi menegaskan sejumlah poin yang tidak boleh dilanggar investor. Salah satunya dalam hal penentuan tarif masuk kawasan wisata. ”Wendit ini dari dulu adalah wisata rakyat, jadi semua kalangan harus tetap bisa masuk,” kata Sanusi.

Kedua, dari aspek sumber daya manusia (SDM). Seperti diketahui, di dalam wisata Wendit terdapat sumber mata air Sendang Widodaren yang dipercaya suku Tengger sebagai salah satu mata air yang erat kaitannya dengan leluhur mereka.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pada pengelola agar warisan budaya tersebut tidak digeser, meski nantinya akan dibangun fasilitas dan wahana modern di sana.

”Masyarakat di sekitar juga harus dilibatkan karena dari dulu yang mengelola dan merawat memang penduduk sekitar,” tambahnya. Dengan dasar itu, dia berharap warga tidak resah dengan wacana peralihan pengelolaan wisata di sana.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya