29.7 C
Malang
Jumat, Februari 9, 2024

Tiga KPU di Malang Raya Kebut Pembahasan Kebutuhan Anggaran untuk Pilkada

MALANG KOTA – Kebutuhan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di Malang Raya mulai digodok. Tiga KPU di Malang Raya kini sudah menyusun anggaran yang akan dimasukkan pada APBD 2024 mendatang (selengkapnya baca grafis).

Misalnya KPU Kota Malang, mereka membutuhkan anggaran Rp 67 miliar untuk pilkada maupun pemilihan legislatif (pileg).

”Sementara tidak ada penambahan (usulan anggaran), tetap seperti usulan tahun lalu yang diestimasi hanya butuh Rp 67 miliar,” kata Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas, kemarin.

Aminah menambahkan usulan tersebut akan dibawa ke Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang untuk dibahas pada Oktober mendatang. Sebab pada momen tersebut rancangan APBD mulai digodok.

Baca Juga:  Sejumlah Parpol Mulai Buka Rekening Khusus untuk Kampanye

”Nanti akan fix ketika sudah ada NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Pencairan anggaran sendiri setelah tahapan dimulai, jadi sampai saat ini belum ada dana yang masuk ke KPU terkait pilkada,” tutur Aminah.

Sementara itu, Komisioner KPUD Kabupaten Malang Mahendra Pramudya Mahardika menyebut kebutuhan anggaran untuk pilkada masih digodok. Sebab ada sejumlah perubahan yang disesuaikan sejak tahun lalu.

”Masih kami bahas usulan pasti karena dulu bengkak karena prediksi masih Covid-19 (pada 2024), maka ke depan mungkin saja menyusut,” ucap Mahendra.

Ditanya terkait kebutuhan, KPU Kabupaten Malang membutuhkan biaya sebesar Rp 150 miliar. Mahendra optimistis anggaran pemilu bisa ditekan karena kasus Covid-19 sudah melandai. Usulan anggaran untuk masker hingga kebutuhan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 bisa saja dicoret oleh KPU Kabupaten Malang.

Baca Juga:  Baru Sebulan, Kota Malang Dilanda 7 Kali Kebakaran

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua KPU Kota Batu Mardiono. Dia menjelaskan masih menggodok finalisasi anggaran untuk pilkada. Sejumlah kebutuhan prioritas seperti berapa jumlah tempat pemungutan suara (TPS) hingga kebutuhan logistik kini tengah dihitung.

”Estimasi awal kami butuh dana Rp 34,1 miliar itu sudah mencukupi. Karena, tahun 2017 lalu hanya Rp 12,7 miliar,” ungkapnya. Mardiono menambahkan, anggaran pilkada akan digunakan untuk keperluan pemilu dengan sebaik-baiknya. (adk/yun/ifa/adn)

MALANG KOTA – Kebutuhan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di Malang Raya mulai digodok. Tiga KPU di Malang Raya kini sudah menyusun anggaran yang akan dimasukkan pada APBD 2024 mendatang (selengkapnya baca grafis).

Misalnya KPU Kota Malang, mereka membutuhkan anggaran Rp 67 miliar untuk pilkada maupun pemilihan legislatif (pileg).

”Sementara tidak ada penambahan (usulan anggaran), tetap seperti usulan tahun lalu yang diestimasi hanya butuh Rp 67 miliar,” kata Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas, kemarin.

Aminah menambahkan usulan tersebut akan dibawa ke Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang untuk dibahas pada Oktober mendatang. Sebab pada momen tersebut rancangan APBD mulai digodok.

Baca Juga:  Berdayakan Kaum Hawa, Bukti PAN Perjuangkan Isu Perempuan

”Nanti akan fix ketika sudah ada NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Pencairan anggaran sendiri setelah tahapan dimulai, jadi sampai saat ini belum ada dana yang masuk ke KPU terkait pilkada,” tutur Aminah.

Sementara itu, Komisioner KPUD Kabupaten Malang Mahendra Pramudya Mahardika menyebut kebutuhan anggaran untuk pilkada masih digodok. Sebab ada sejumlah perubahan yang disesuaikan sejak tahun lalu.

”Masih kami bahas usulan pasti karena dulu bengkak karena prediksi masih Covid-19 (pada 2024), maka ke depan mungkin saja menyusut,” ucap Mahendra.

Ditanya terkait kebutuhan, KPU Kabupaten Malang membutuhkan biaya sebesar Rp 150 miliar. Mahendra optimistis anggaran pemilu bisa ditekan karena kasus Covid-19 sudah melandai. Usulan anggaran untuk masker hingga kebutuhan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 bisa saja dicoret oleh KPU Kabupaten Malang.

Baca Juga:  Usung Semangat Nasional Religius, PAN Semakin Disukai Masyarakat

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua KPU Kota Batu Mardiono. Dia menjelaskan masih menggodok finalisasi anggaran untuk pilkada. Sejumlah kebutuhan prioritas seperti berapa jumlah tempat pemungutan suara (TPS) hingga kebutuhan logistik kini tengah dihitung.

”Estimasi awal kami butuh dana Rp 34,1 miliar itu sudah mencukupi. Karena, tahun 2017 lalu hanya Rp 12,7 miliar,” ungkapnya. Mardiono menambahkan, anggaran pilkada akan digunakan untuk keperluan pemilu dengan sebaik-baiknya. (adk/yun/ifa/adn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/