Pemerintah Hongkong Coba Berdamai

JawaPos.com – Pemerintah Hongkong mulai keluar dari persembunyian pekan ini. Mereka menganggap demo pada Minggu (18/8) yang berjalan tanpa kekerasan sebagai pertanda baik. Mereka pun kembali berusaha menenangkan warga daerah administratif khusus tersebut.

Selasa (20/8) Chief Executive Hongkong Carrie Lam kembali muncul di layar kaca. Dia mengadakan konferensi pers untuk memuji Hongkongers yang bisa menahan diri setelah kericuhan di Bandara Internasional Hongkong pekan lalu.

“Minggu lalu demo di Victoria Park berjalan lancar. Saya berharap ini awal dari ketenangan di Hongkong,” ujarnya menurut Agence France-Presse.

Perempuan 62 tahun itu menawarkan hadiah perdamaian kepada pengunjuk rasa. Yakni, penyelidikan atas pelanggaran oleh kepolisian selama demo terjadi. Pemerintah Hongkong sudah menerima 174 keluhan terkait dengan lembaga kepolisian. Semuanya, lanjut Lam, bakal ditindaklanjuti Independent Police Complaints Council (IPCC).

Alumnus Cambridge University itu juga bersedia untuk berdialog dengan kubu oposisi dan pengunjuk rasa. Diharapkan, dia bisa segera menyudahi krisis politik tersebut dengan duduk satu meja bersama perwakilan pengunjuk rasa.

“Kami bersungguh-sungguh ingin mendengarkan apa yang dipikirkan rakyat,” kata Lam.

Sayangnya, Lam berkelit dari pertanyaan awak media mengenai tuntutan pengunjuk rasa yang sebenarnya. Selama ini pengunjuk rasa tegas menyatakan lima permintaan. Di antaranya, pengunduran diri Carrie Lam dan pencabutan RUU Ekstradisi secara resmi.

“Undang-undangnya sudah mati. Kami tak berencana kembali membahasnya,” tegas Lam.

Namun, pernyataannya tidak membuat siapa pun terkesan. Anthony Neoh, kepala IPCC, menyatakan bahwa Carrie Lam harus menyelesaikan permasalahan politik sebelum berdamai. Setidaknya dewan legislatif bisa mencabut RUU Ekstradisi secara resmi.

“Ini bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan polisi. Dia (Carrie Lam, Red) butuh solusi politik,” tuturnya kepada South China Morning Post.

Sementara itu, Tiongkok justru sibuk menyerang kubu prodemokrasi di Hongkong. Yang baru terungkap, pemerintah Tiongkok menyokong penyebaran hoaks dan pesan persekusi tentang Hongkong di platform media sosial. Facebook dan Twitter menemukan petunjuk terkait dengan aksi tersebut dan langsung memblokir ratusan ribu akun.

Di Tiongkok, penggunaan Facebook dan Twitter dilarang. Karena itu, pengguna media sosial asal Tiongkok harus menggunakan virtual private network (VPN). Namun, Twitter menemukan bahwa ada beberapa IP asal Tiongkok yang sengaja memperbolehkan akses terhadap platform mereka.

“Oknum terkait berusaha menyembunyikan identitas mereka. Tapi, kami berhasil menemukan hubungan mereka dengan pemerintah Tiongkok,” Begitu pernyataan resmi dari Facebook.

Tiongkok juga terungkap telah menahan staf Konsulat Inggris untuk Hongkong di perbatasan. Simon Cheng, 28, menghilang setelah menghadiri acara bisnis di Shenzhen pada 8 Agustus lalu. Kementerian Luar Negeri Inggris ikut angkat bicara. Mereka meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Guangdong dan Hongkong.

Facebook & Twitter Memburu Hoaks

Twitter menangguhkan 200 ribu akun asal Tiongkok yang diduga melakukan aktivitas ilegal. Mulai akun palsu, penyebar spam, hingga menghindari pemblokiran.

Di antaranya, ada 936 akun yang paling aktif menyebarkan kabar palsu mengenai isu Hongkong.

Facebook sudah menghapus 5 akun, 7 halaman, dan 3 grup yang aktif menyerang citra pengunjuk rasa Hongkong.

Salah satu halaman sudah diikuti 15.500 akun dan grup Facebook-nya telah dimasuki 2.200 akun.

Sumber: Situs Resmi Twitter dan Facebook