Pemda Kesulitan Awasi Bajakah, Butuh Keterlibatan Masyarakat

JawaPos.com – Pengawasan pengiriman bajakah keluar daerah rupanya bukan perkara mudah. Meski pemerintah akan mengeluarkan surat edaran mengenai larangan pengiriman tumbuhan tersebut, bajakah masih berpotensi diselundupkan keluar daerah dengan berbagai cara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri mengatakan, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan, terutama di pintu masuk dan keluar daerah, seperti terminal, bandara, dan pelabuhan. Dengan upaya tersebut, langkah mengantisipasi pengiriman bajakah keluar daerah bisa lebih efektif.

”Bagaimana nanti keterlibatan semua pihak, tidak hanya bupati dan wali kota, tapi juga pihak dari terminal, Pelindo dalam hal ini pelabuhan, dan Angkasa Pura untuk bandara,” katanya sebagaimana diberitakan Prokal.co (Jawa Pos Group), Sabtu (24/8).

Dia menuturkan, pemerintah memang menegaskan agar bajakah ini tidak boleh keluar daerah, kecuali untuk kepentingan riset. Meski pengawasan bukan pekerjaan mudah, setidaknya dengan adanya instruksi pemerintah, proses di lapangan bisa lebih terarah.

Dibandingkan pengawasan pengiriman melalui jalur udara dan laut, lanjut dia, pengawasan jalur darat terbilang cukup sulit. Hal itu disebabkan jalur keluar daerah di Kalteng terbilang cukup banyak, sehingga perlu pengawasan secara menyeluruh.

”Memang kendala kita itu ketika pengiriman melalui jalur darat. Untuk itu, selain dari sisi pengawasan, kami meminta kesadaran masyarakat sendiri, karena bajakah ini masih perlu penelitian lebih lanjut,” terangnya.

Dia menambahkan, pemerintah melalui instansi terkait saat ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan melarang pengiriman bajakah keluar daerah. Langkah itu dilakukan agar tidak ada kesalahan persepsi dari masyarakat mengenai kebijakan tersebut.

Penemuan tersebut juga masih harus dilakukan penelitian lagi oleh lembaga terkait. Selain itu, larangan pengiriman ini juga sekaligus menghindari aksi eksploitasi besar-besaran dari pihak yang ingin mengambil keuntungan tanpa memikirkan keberadaan bajakah.

”Tanpa kesadaran masyarakat, tentu akan sedikit sulit. Maka dari itu, peran dan dukungan dari semua kalangan sangat dituntut pemerintah,” pungkasnya.