Pembuatan Kartu BPJS Tak Bisa Sehari, Warga Wadul Dewan

Pembuatan Kartu BPJS Tak Bisa Sehari, Warga Wadul Dewan

Sutan Takdir Ali Sahbana, perwakilan masyarakat mengatakan, kebijakan tersebut berlaku sejak tahun lalu. Berbeda dengan 2015–2016, masyarakat bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan dalam waktu sehari.

Persyaratan yang harus dipenuhi yakni surat keterangan tidak mampu dari kepala dusun, kepala desa, hingga camat. Kemudian mendapat pengesahan dari Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan.

Persyaratan itu cukup rumit. Sebab, pada kondisi tertentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu sehari. Akan tetapi, masyarakat bisa mengurus dan dalam waktu cepat bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Namun sejak 2017, kebijakan tersebut dicabut. Akibatnya, warga yang mendadak sakit, tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis. Meskipun warga tersebut tergolong orang tidak mampu secara ekonomi.

Masyarakat meminta agar permohonan menjadi peserta BPJS Kesehatan bisa diproses dalam waktu sehari. Dengan demikian, warga miskin yang sakit bisa terakomodasi oleh program andalan pemerintah tersebut. ”Kebijakan 14 hari itu sangat memberatkan,” katanya.



Wakil rakyat harus memperjuangkan nasib masyarakat. Apalagi, BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah yang memang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin. ”Aneh jika masyarakat miskin tidak terbantu dengan adanya program pemerintah,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Sahur mengatakan, aspirasi masyarakat langsung ditindaklanjuti. Sebagian anggota dewan mendampingi masyarakat berkunjung ke Kantor BPJS Kesehatan.

Tujuannya, agar aspirasi itu tersampaikan secara langsung. Hasilnya, memang ada beberapa kebijakan yang belum memuaskan. Dewan akan menggelar rapat koordinasi (rakor) lanjutan dengan pihak BPJS Kesehatan. ”Kami akan memperjuangkan aspirasi rakyat,” katanya.

Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Eko D. Kesdu mengatakan, pihaknya melayani jaminan kesehatan sesuai prosedur. Segala tahapan pembuatan jaminan kesehatan memiliki prosedur. Mengenai aspirasi warga, sudah disampaikan saat audiensi. ”Sudah kami sampaikan bagaimana prosedurnya,” tandas dia.

(mr/pen/hud/han/bas/JPR)