Pelaku Usaha Menunggu Kejelasan Tarif Angkutan Penyeberangan

JawaPos.com – Kemenhub dinilai lamban dalam menentukan tarif angkutan penyeberangan. Bahkan hingga 1,5 tahun, tarif itu tak kunjung ditetapkan. Hal tersebut sangat menyulitkan pelaku usaha. Mereka terus menantikan kejelasannya.

Menurut Praktisi transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono, evaluasi tarif angkutan penyeberangan komersial antarprovinsi yang sangat lamban. Kelambanan itu tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi yang meminta aparat pemerintah melayani perizinan dengan cepat.

“Usulan evaluasi tarif sama seperti perizinan karena menyangkut pelayanan publik. Presiden Jokowi sudah memberikan batas perizinan maksimal 3 jam, kenyataannya bertele-tele hingga 1,5 tahun,” Bambang Haryo seperti dilansir Jawa Pos Radar Banyuwanyi.

Bambang menuding Kemenhub sudah melanggar aturannya sendiri. Yakni Keputusan Menhub No. KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan. Di Keputusan Menhub tersebut menyatakan evaluasi tarif harus dilakukan setiap 6 bulan sekali. “Evaluasi tarif sudah 1,5 tahun tapi belum juga ditetapkan, sementara tarif belum naik dalam 3 tahun terakhir,” ungkapnya.

Dia menilai berlarut-larutnya evaluasi tarif menunjukkan Kemenhub kurang peduli terhadap kondisi angkutan penyeberangan. .Lebih mengherankan lagi, lanjut Bambang Haryo, Kemenhub tidak hanya menunda penetapan tarif, tapi juga mencicil kenaikan tarif angkutan penyeberangan selama 3 tahun ke depan.

Padahal, perhitungan tarif sudah sangat transparan karena pendapatan dari penjualan tiket langsung diketahui oleh pemerintah melalui PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Pemerintah mengetahui bahwa pendapatan itu sulit untuk menutupi keselamatan dan kenyamanan pelayaran.

“Sebagai sarana (alat angkut) sekaligus prasarana publik yang supermasal, angkutan penyeberangan sangat vital karena tidak tergantikan oleh moda lain. Oleh karena itulah harus dilindungi oleh negara agar kondisi usaha kondusif demi menjamin keberlangsungan angkutan antarpulau serta keselamatannya,” kata Bambang Haryo.

Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) itu menyadari bahwa kenaikan tarif bukan kebijakan populer bagi pemerintah. Akan tetapi, keselamatan publik tidak boleh dikorbankan demi popularitas.

Sebagai gambaran, apabila satu truk mengangkut 30 ton beras atau senilai Rp 300 juta (30 ton x harga beras Rp 10.000 per kg) di lintas Merak-Bakauheni, maka akan membayar tambahan tarif Rp 150.000 dengan asumsi dikenakan kenaikan tarif teringgi yakni 38 persen.

Artinya, dampak kenaikan tarif itu terhadap harga beras yang termasuk komoditas bawah hanya Rp 5 per kg atau 0,05 persen. Apabila yang diangkut produk bernilai tinggi, kenaikan tarifnya tentu menjadi relatif lebih rendah.

“Kenaikan itu mungkin sangat kecil bagi pemilik barang, tetapi bagi operator angkutan penyeberangan sangat besar artinya untuk menjaga kelangsungan usaha dan menjamin keselamatan nyawa publik,” ujarnya.