PDIP ‘Sandera’ 7 Kader di DPRD Kota Malang

MALANG KOTA – Slot kursi Ketua DPRD Kota Malang milik PDIP belum terisi. Belum adanya nama yang dibidik partai untuk menggantikan posisi ketua yang ditinggal Abdul Hakim, seolah menyandera 7 kadernya di tubuh dewan.

PDIP hingga kini masih kukuh pendirian agar Pemerintah (Pemkot) Malang melakukan ‘perundingan’ dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan itu ditegaskan kembali Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari saat rapat umum terbuka pemenangan Pilwali Malang 2018 nomor urut 1 Menawan (Nanda-Wanedi).

”Bukan kami mau mengintervensi, tapi citra partai harus terus dijunjung,” kata ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim itu.

Dia dengan tegas menyatakan tidak ada opsi lain yang ditawarkan partainya kecuali perundingan tersebut. Pasalnya, tim internal PDIP terus memantau perkembangan kasus suap di Kota Malang yang menyeret kadernya. Kata Untari, pihaknya masih mendengar kabar KPK masih akan menjaring tersangka baru dari kasus yang menimpa Wali Kota Malang Moch Anton dan 19 anggota DPRD Kota Malang itu.

”Pantauan tim internal menyatakan kasus itu masih terus berlanjut,” kata anggota Komisi C DPRD Jatim itu.

Ditanya soal penyodoran salah satu nama kader aktif untuk mengisi kursi ketua DPRD Kota Malang ke DPP PDIP, Untari membantah. Hingga saat ini menurutnya tidak ada satu namapun yang disodorkan untuk mengisi slot itu. Apakah partai tidak percaya terhadap 7 kader aktifnya di dewan?

”Bukannya tidak percaya. Tapi kami menunggu kejelasan dari kasus yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Pewarta: Fajrus Shiddiq
Foto: Fajrus Shiddiq