PDIP Isyaratkan Tolak Jaksa Agung dari Parpol

JawaPos.com – Banyak pihak menginginkan supaya Jaksa Agung di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin diambil dari profesional dari Kejaksaan Agung. Bukan dari partai politik.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menginsyaratkan Jaksa Agung sebaiknya diambil dari profesional yang ada di Korps Adhyaksa tersebut.

“Kita mendorong stabilitas sebuah sistem termasuk di dalam kementerian yang dulu disebut dengan departemen, manakala kita juga memberikan ruang bagi orang-orang dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (1/8).

Hasto menambahkan, berbagai aspirasi diberikan oleh publik ?bahwa Jaksa Agung dipimpin oleh internal di Kejaksaan Agung. Karena orang dari internal punya dedikasi dan komitmen untuk bisa menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.



“Dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya itu juga ditangkap oleh PDIP dan kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu,?” katanya.

Hasto mengatakan, pada prinsipnya hukum harus ditegakkan dengan cara berkeadilan. Esensi keadilan langsung bertanggungjawab kepada aspek kemanusiaan sesuai dengan tata tertib hukum. Tidak boleh dilakukan pelanggaran apalagi hukum hanya ditegakkan untuk kepentingan politik tertentu.

“Itu enggak boleh. Maka diperlukan kedewasaan, diperlukan sebuah tanggung jawab integritas dari aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Sebelumnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan ?sosok Jaksa Agung dalam kabinet terbaru nanti sebaiknya jangan lagi dari partai politik. Sebab, Jaksa Agung harus berintegritas dan tidak memiliki kepentingan tertentu.

“Posisi Jaksa Agung ke depan harus profesional, bisa karier atau non karier. Yang penting jangan dari partai politik,” ujar Adnan.

Menurut Adnan, bukan tanpa alasan Jaksa Agung tidak boleh diisi dari kalangan partai politik. Jika jaksa agung diisi kalangan partai, maka kebijakan yang ia buat bisa bias. Jika jaksa agung diisi kalangan partai politim maka posisinya sulit independen.

“Tidak bisa independen, karena ditunjuk Ketua Umum Parpol. Sehingga yang lebih berkuasa tentu ketua umum parpol itu. Padahal, posisi Jaksa Agung harus sama standarnya dengan pimpinan KPK,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Jaksa Agung di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla diisi oleh M Prasetyo. Dia diketahui sebagai kader dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono