PDIP Curigai Korporasi Raksasa Danai Politik Uang di Lampung – Pilkada Serentak 2018

PDIP Curigai Korporasi Raksasa Danai Politik Uang di Lampung

jpnn.com, JAKARTA – PDI Perjuangan merasa jadi korban kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018. Kecurangan itu membuat duet Herman Hasanusi-Sutono yang diusung PDIP di Pilgub Lampung dikalahkan oleh kepentingan pemilik modal.

Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Idham Samawi, praktik kecurangan pada Pilgub Lampung sangat memprihatinkan. Mantan bupati Bantul itu menyebut politik uang atau money politics berkategori TSM di Pilgub Lampung merupakan ancaman bagi demokrasi.

“Praktik money politics yang terjadi secara luar biasa yang secara terstruktur dan sistematis tersebar di tengah masyarakat secara masif. Ini mengindikasikan bahwa kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan mengisap kekayaan Lampung,” ujar Idham sebagaimana siaran pers DPP PDIP, Senin (2/7).

Idham menegaskan, institusi demokrasi di Lampung tak berdaya menghadapi kekuatan modal untuk memengaruhi suara pemilih itu. Menurutnya, sejauh ini hanya kekuatan mahasiswa yang berdiri objektif dan menggunakan nuraninya yang lantang melawan dominasi korporasi itu.

“Mahasiswa tidak mau demokrasi dibunuh, suara rakyat dibungkam dan aparat serta Bawaslu membiarkan money politics. Dari PDI Perjuangan sendiri sudah melaporkan pelanggaran di lebih 16 kasus, belum yang lain,” kata Idham.

Merujuk keterangan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Lampung-I Endro Suswantoro Yahman, praktik politik uang menyebar luas. Antara lain di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus.

Menurut Endro, masyarakat menerima amplop berisi Rp 50 ribu. Ironisnya, praktik curang itu dibiarkan begitu saja.

“Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporka dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan. Hal ini menunjukkan institusi demokrasi yang berwenang ikut membiarkan merusak moral, harga diri dan martabat rakyat,” ujar legislator PDIP itu.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menginstruksikan seluruh kadernya di Lampung untuk menggalang kekuatan bersama kekuatan prodemokrasi yang anti-kekuatan pemodal untuk terus mempersoalkan hasil pilgub ada 27 Juni lalu. Salah satu yang perlu dikawal dalam Pilgub Lampung adalah rekapitulasi suara.

“Kemenangan ditentukan melalui rekapitulasi manual. Terus berjuang dan tegakkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya.(ara/jpnn)