Parah, Dua Dewan Tersangka Kota Malang Ogah Lengser

MALANG KOTA – Pelantikan 40 anggota dewan Kota Malang hasil pergantian antar waktu (PAW) bakal menemui batu sandungan. Sebab, dari 40 dewan berstatus tersangka kasus dugaan suap yang akan diganti, dua orang di antaranya ogah lengser. Keduanya bersikukuh tetap bertahan berstatus anggota DPRD. Alasannya, proses hukum yang sedang dihadapi saat ini belum ada kekuatan hukum tetap (inkracht). Dua anggota dewan yang menolak di-PAW itu dari Partai Hanura Afdhal Fauza dan Imam Ghozali.

Melalui Imam Muslich, kuasa hukumnya, Afdhal dan Imam Ghozali menegaskan keberatan dengan PAW. ”Nanti dulu kalau PAW, setelah inkracht, baru akan ada PAW,” kata Imam Muslich menirukan ucapan dua kliennya itu kemarin (8/9).

Bahkan, awalnya, dua kliennya yakin kalau Partai Hanura tidak akan melakukan PAW. Sebab, Hanura akan berpatokan pada aturan yang berlaku. Yakni, PAW terhadap anggota dewan, salah satunya jika yang bersangkutan kena kasus hukum dan berkekuatan hukum tetap. Sementara, saat ini baik Afdhal Fauza maupun Imam Ghozali baru ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Secara pribadi, klien kami (Afdhal dan Imam Ghozali) tetap tidak mau di-PAW,” imbuhnya.

Hanya, untuk langkah apa yang akan ditempuh, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan kliennya. Dia belum mau memastikan akan melakukan gugatan atau tidak atas pergantian dirinya. ”Kami pikirkan dulu sikap kita seperti apa,” jelasnya.

Sebenarnya, Imam Muslich menambahkan, seandainya kliennya tidak di-PAW, pemerintahan pun akan tetap berjalan. Ini karena sudah ada diskresi (payung hukum khusus) dari Kemendagri. ”Jadi, tidak perlu di-PAW,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Partai Hanura Jatim Kelana Aprilianto menyatakan, saat ini proses PAW masih terus berlangsung. ”Kalau tersangka tidak mau di-PAW, ya tidak bisa, sudah masuk penjara harus dipenjara,” kata Kelana tadi malam.

Dalam aturan internal partai, jika ada seseorang yang berurusan dengan hukum, maka otomatis diganti dan dipecat dari kader partai. ”Jangankan orang korupsi, orang maling ayam saja jika masuk penjara dan itu kader kami akan dipecat,” imbuhnya.

Dia juga tidak khawatir jika kedua kadernya itu menggugat. ”Silakan menggugat, kami akan ladeni secara mekanisme partai,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Hanura sudah menyetorkan nama siapa yang akan menggantikan dua dewan tersebut. Berdasarkan peraih suara terbanyak kedua, yang akan menggantikan mereka berdua adalah Nicolia Mundzir dan Purwoko Tjokro Darsono.

Sementara itu, kegaduhan terkait PAW juga di internal Partai Gerindra. Salah satu kader partai ini, yakni Ninuk Dartiwi tidak terima kalau partai bentukan Prabowo itu menunjuk Moch. Ula SH untuk menggantikan Salamet yang juga kesandung masalah hukum.

Memang, secara perolehan suara, Moch Ula SH berada persis di bawah Salamet. Pada Pileg 2014, Salamet mendapatkan 4.140 suara. Sedangkan Moch. Ula meraih 2.228 suara. ”Tapi, Ula itu sudah pindah ke Perindo, ini ada foto-fotonya dia pakai kaus Perindo,” protes Ninuk.

Karena itulah, dia melayangkan protes ke Pengurus Wilayah Gerindra. ”Saya ini kader tulen, tapi kenapa yang mengganti kader dari partai lain,” katanya.

Sementara itu, Moch. Ula membantah kalau dia sudah menyeberang ke partai lain. Dia lantas menunjukkan kalau saat ini dia terdaftar sebagai caleg nomor urut satu dari Partai Gerindra. ”Saya juga masih menjabat sebagai wakil ketua,” katanya. Terkait dirinya yang disebut sebagai kader Perindo, dia enggan berkomentar. ”Silakan tanya ke ketua Perindo saja,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perindo Laily Fitriyah Liza Min Nelly juga membantah kalau Ula adalah kadernya. ”Beliau sahabat saya, sudah saya anggap sebagai konsultan, kalau kadernya bukan kader kami. Beliau Gerindra,” katanya.

Perihal kaus, Nelly menyatakan kalau dia memang suka bagi-bagi kaus ke banyak orang. ”Saya memang membagi-bagikan banyak kaus,” katanya. Dia menyatakan, orang yang memakai kaus Perindo, tidak otomatis menjadi kader Perindo.

Sementara di sela-sela pengecekan bakal lokasi pelantikan 40 anggota dewan hasil pergantian antar waktu (PAW), Wakil Ketua DPRD sekaligus Plt Pimpinan DPRD Kota Malang Abdurrohman memastikan jika seremonial sudah siap. Semua berkas anggota dewan baru juga sudah diteken Gubernur Jatim Soekarwo kemarin pagi (8/9). ”Semua sudah sah. Tinggal seremonial saja. Insya Allah Pak Gubernur hadir pada pelantikan nanti,” kata politikus PKB ini.

Di era anggota dewan baru ini, Abdurrohman menyatakan, pihaknya akan banyak melibatkan secara aktif unsur partai politik di parlemen. Hal ini dilakukan agar fungsi kontrol parpol bisa lebih baik ke depan. ”Selama ini kurang (melibatkan parpol), ke depan setiap ada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) unsur parpol diundang, seperti ketua maupun sekretaris,” imbuh dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, anggota dewan PAW tersebut nanti juga bakal menduduki komisi sesuai yang digantikan. Misalnya, jika yang digantikan di Komisi D, maka dewan PAW nanti juga bakal menggantikan di komisi yang menangani kesejateraan rakyat itu. Sebab, aturannya minimal 2,5 tahun untuk bisa mengubah komposisi anggota parlemen. Perlu diketahui, masa tugas 40 anggota parlemen hasil PAW tersebut sekitar 1 tahunan. ”Pokoknya sesuai dengan yang digantikan. Termasuk asal dapilnya,” ungkapnya.

Tak hanya itu, masih kata dia, setelah dilantik besok (10/9), 40 anggota dewan PAW tersebut juga bakal langsung mengebut tugas prioritas. Yaitu, penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 dan APBD murni 2019. ”Semua langsung kebut itu karena secepatnya harus selesai,” tandas dia.

Pihaknya juga tidak terlalu khawatir tentang adaptasi 40 anggota baru DPRD tersebut. Sebab, rata-rata dari mereka juga orang yang tidak asing dengan birokrasi di kepengurusan partai politik.

Apalagi lima anggota dari 40 orang tersebut merupakan mantan anggota DPRD sebelumnya. ”Kami optimistis (40 anggota dewan, Red) bisa adaptasi dengan tugasnya. Nanti juga ada bimtek (bimbingan teknis) juga,” terangnya.

Lebih lanjut, pelaksanaan PAW besok (10/9) dimajukan dari waktu sebelumnya. Yaitu, awalnya diagendakan pada pukul 19.00 WIB dan dimajukan pada pukul 13.00 WIB. ”Karena Selasanya libur (Suro), jadi dimajukan siang,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Zaenudin menyatakan, semua berkas PAW anggota dewan sudah tuntas pengurusannya di KPU. Berkas tersebut juga sudah diserahkan dan ditandatangani di tingkat Provinsi Jatim. ”Semua berkas PAW sudah tuntas. Tadi (kemarin) juga sudah disahkan gubernur,” ungkap pria asal Banyuwangi ini.

Lebih lanjut, partai tersebut melengkapi berkas PAW hingga Jumat pukul 00.00. Jadi, malam itu juga berkas tersebut dituntaskan. ”Supaya proses selanjutnya cepat. Karena Senin harus dilantik,” terangnya.

Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo meminta Pemerintah Kota Malang untuk menyiapkan proses pelantikan 40 anggota dewan PAW tersebut. Sebab, semua SK sudah ditandatangani. ”Semua berkas sudah saya tanda tangani dan distempel, selanjutnya Pak Plt Wali Kota, sekkota, dan sekwan yang menyiapkan pelantikan,” ungkap politikus Partai Demokrat ini.

”Setelah dilantik nanti, semuanya bisa langsung menjalankan tugasnya masing-masing,” tandas gubernur dua periode ini. (riq/im/c2/abm)