Pajak Daerah Ditarget Raup Rp 215 Miliar

KEPANJEN Menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Pemkab Malang, sektor pajak mendapat banyak harapan. Di tahun ini, seperti tertuang dalam APBD 2019, pendapatan dari sektor pajak ditarget bisa menyentuh angka Rp 215 miliar. Lebih tepatnya Rp  215.811.875.000. Progres penyerapannya pun terus dipantau Pemkab Malang setiap bulan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Dr Purnadi menjelaskan, hingga awal Maret lalu pihaknya telah membukukan pendapatan dari sektor pajak senilai Rp 32,2 miliar.

”Persentasenya kurang lebih 15 persen dari keseluruhan target,” kata dia. Mantan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) itu mengaku bila capaian awal tahun tersebut sudah memenuhi target dari pihaknya. Dengan begitu, masih ada tanggungan pendapatan pajak senilai Rp 183,5 miliar yang harus dipenuhi mereka sepanjang April– Desember.

Optimisme tinggi pun diusung bapenda dalam memenuhi target tersebut. Hal itu diperkuat dengan deadline pembayaran pajak tahunan yang biasanya baru digeber pada pertengahan tahun. ”Biasanya kebanyakan wajib pajak memang baru membayar mendekati batas akhir waktu pembayaran. Jadi, kami masih optimistis tercapai, dan bahkan melebihi target seperti tahun sebelumnya,” sambung Purnadi.

Dari catatan koran ini, tahun 2018 lalu bapenda ditarget mengantongi pajak daerah senilai Rp 236,7 miliar dari semua sektor. Sementara capaian yang mereka bukukan melebihi target, yakni menyentuh angka Rp 240 miliar.  Bila ditotal ada 10 sektor pendapatan pajak yang kini terus dioptimalkan bapenda.

Di antaranya, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, hiburan, mineral bukan logam, dan pajak parkir. Dari seluruh jenis pajak tersebut, Purnadi menuturkan bila pendapatan dari sektor BPHTB-lah yang paling mendominasi tiap tahun.

”Targetnya Rp 73,8 miliar (untuk BPHTB), sampai bulan ketiga lalu catatan kami yang sudah masuk sebesar 18 persen,” jelas Purnadi. Sampai Maret lalu nominal yang sudah tercapai Rp 13, 4 miliar. Sebelumnya, Wakil Bupati Malang H.M. Sanusi juga berharap, sektor pajak lainnya benar-benar bisa dioptimalkan peluangnya oleh bapenda.

”Terutama untuk pajak hiburan, saya sudah meneken beberapa izin yang peruntukannya untuk pembangunan hotel dan restoran di wilayah Kepanjen, harapannya menunjang pendapatan daerah,” kata Sanusi. Sesuai regulasi, persentase pajak hiburan yang harus diserahkan pengusaha kepada pemkab memang cukup besar. Yakni, 20 persen.

Selain dari pajak, program pengembangan kawasan-kawasan wisata, baik alam, budaya, maupun buatan juga cukup diandalkan pemkab dalam mendulang pendapatan. ”Contohnya seperti di Wisata Wendit itu, kan sekarang sedang dalam proses untuk kerja sama dengan pihak ketiga. Itu nanti bisa dioptimalkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) juga,” tutup Sanusi.

Pewarta               : Farik Fajarwati
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Bayu Mulya