Pabrikan Rokok Kecil Minta Pemerintah Bersikap Adil

JawaPos.com – Kebijakan cukai rokok yang bakal berlaku pada Januari 2020 masih menjadi polemik di kalangan industri tembakau. Kali ini Asosiasi perusahaan rokok kecil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mendesak pemerintah bersikap adil.

Ketua Harian Formasi Heri Susianto mengatakan, keadilan yang dimaksud adalah rumusan kebijakan cukai yang tidak terdapatnya celah upaya pensiasatan yang menimbulkan kecurangan. Potensi pensiasatan itu terjadi di perusahaan rokok besar asing.

Heri Susianto berharap, pemerintah menggabungkan penghitungan Sigaret Keretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) supaya produksinya menjadi 3 miliar batang per tahun. Dengan penggabungan itu, pabrikan besar membayar tarif cukai rokok tertinggi, yakni golongan 1.

“Penggabungan SKM dan SPM supaya pabrik rokok besar asing mainnya harus di atas. Ada pabrik besar asing produk SKM-nya golongan satu, tapi SPM masuk layer dua. Itu perusahaan asing dan golongan gede, tapi bayarnya sama dengan saya (perusahaan kecil),” ujar Heri Susianto di Jakarta, Senin (14/10).

Heri menyebut, siasat yang digunakan dengan membatasi volume produksinya agar tetap di bawah golongan 1 (3 miliar batang per tahun). Cara demikian perusahaan besar itu terhindar dari kewajiban membayar tarif cukai tertinggi. Padahal tarif cukai golongan 2 SPM dan SKM lebih murah sekitar 50 – 60 persen dibandingkan golongan I. “Kondisi ini sama halnya naik transportasi kelas bisnis tapi bayarnya ekonomi,” kata Heri.

Adapun golongan 1 di segmen rokok mesin SPM menggunakan tarif cukai Rp 625 per batang. Golongan 2A, produk rokok mesin SPM memakai tarif cukai Rp 370 per batang atau 40 persen lebih rendah dari tarif golongan 1. Pada segmen SKM, untuk golongan I menggunakan tarif Rp 590 per batang. Tarif golongan 2 sebesar Rp 385 per batang.

Sebelumnya Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis data adanya potensi kehilangan pendapatan negara akibat pabrikan rokok besar membayar tarif cukai murah mencapai Rp 926 miliar.

Data INDEF menunjukkan terdapat pabrikan asing yang memproduksi SPM sebanyak 2,9 miliar batang atau hanya 100 ribu di bawah batas 3 miliar batang. Volume produksi sebanyak itu agar mereka terhindar dari cukai tertinggi dan cukup membayar tarif golongan 2 yang nilainya jauh lebih murah.

“Dia menahan produksi, lalu gantinya dia menciptakan merek baru. Padahal kalau ditotal jumlahnya lebih dari tiga miliar batang,” jelas Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad.