OSO Tetap Ketum, Tapi Sudding Jadi Sekjennya

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding, Dadang Rusdiana menjelaskan kegagalan islah itu karena pihaknya ingin kepengurusan mengacu pada SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 2016 silam. Sementara kubu OSO tetap bersikukuh mengacu SK terbaru yang belum lama dikeluarkan Kemenkumham.

“Nah jadi ini menurut kami sangat tidak adil, Kubu OSO menginginkan SK Kemenkumham terakhir,” ujar Dadang dalam konfrensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (26/1).

Oleh sebab itu, Anggota Komisi X DPR ini menganggap belum ada niatan baik dari kubu OSO untuk islah. Karena mereka menginginkan kepengurusan Hanura tetap berdasarkan SK terbaru dari Kemenkumham.

“Ketum Hanura Pak OSO tak apa-apa, tapi tentu Sudding jadi Sekjennya,” katanya.

Sementara, Ketua DPD Partai Hanura Banten, Eli Mulyadi mengungkapkan pada Kamis malam (25/1) telah terjadi pertemuan dengan kubu OSO dan Sarifuddin Sudding. Namun hasilnya belum ada titik temu untuk mencapai kata sepakat islah.

“Perundingan telah dilakukan tadi mala?m (25/1). Memang belum ada titik temu,” kata Eli.

Diketahui, Partai Hanura sedang dilanda konflik dualisme kepengurusan. Mereka adalah kubu Sarifuddin Sudding dan juga OSO.

Sarifuddin Sudding juga telah memecat OSO dari jabatan ketua umum digantikan dengan Daryatmo, sedangkan OSO juga memecat Sarifuddin Suding digantikan dengan Harry Lotung Siregar. Saat ini pun kubu OSO telah mendapatkan SK kepengurusan yang baru di Kemenkumham.


(ce1/gwn/JPC)