OPD Tak Berprestasi Terancam Tak Dapat Tunjangan Kinerja

KOTA BATU – Setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2019 disahkan Rabu (21/8), DPRD Kota Batu berharap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Batu bisa meningkatkan kinerjanya.

Namun bila kinerjanya tak sesuai harapan, terutama dalam hal penyerapan anggaran, DPRD pun melempar wacana agar tunjangan kinerja (tukin) untuk OPD itu tidak dicairkan.

“Tidak mencairan Tukin adalah opsi terbaik pada OPD yang kerjanya tidak optimal. Karena bagaimana pun mereka bisa dianggap kurang peduli dengan Kota Batu,” terang Heli Suyanto Ketua Fraksi Gerindra, kepada radarmalang.id.

Heli membeberkan, ada tiga OPD yang memiliki serapan terendah selama semester satu.

Yakni, Dinas Kesehatan yang serapan belanjanya masih Rp 15,8 miliar, atau 29,9 persen dari total anggaran yang nilainya Rp 53 miliar.



Lalu, Dinas PUPR dengan capaian serapan 29,85 persen atau Rp 19,2 miliar dari total anggaran Rp 64,4 miliar.

Sementara itu, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjadi yang serapannya paling rendah. Yakni hanya 14,20 persen atau Rp 6,2 miliar dari total anggaran Rp 43 miliar.

“Sangat konyol sekali kalau serapan pada semester dua ini masih dibawah 40 persen. Tentu kami menanyakan kinerja OPD tersebut dalam mengkaji programnya,” ungkap Heli.

Terpisah, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko tidak menampik bahwa serapan OPD di Kota Batu memang masih rendah. “Tapi ini bukan karena kinerja. Banyak yang tidak mencairkan di awal namun dirangkap pada akhir pekerjaan,” ungkapnya.

Hal itulah yang menurut Dewanti menjadi faktor utama rendahnya serapan pada tiap OPD karena pihak ketiga banyak mengeluhkan persyaratan kelengkapan administrasi. “Jadi bukan kinerjanya. Namun akan tetap kami coba optimalkan dan kami evaluasi,” tandasnya.

Pewarta : Choirul Anwar
Foto : Rubianto (Ilustrasi)
Editor : Indra M