Obrak Dinas-Dinas ”Malas”

KABUPATEN – Satu gebrakan dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang H.M. Sanusi. Pada hari perdana menjabat posisi yang ditinggalkan Rendra Kresna, Sanusi langsung memelototi masalah serapan anggaran di sejumlah dinas (kini disebut organisasi perangkat daerah/OPD) yang tak mencapai target. Sebab, hingga triwulan ketiga ini, ternyata capaian serapan anggaran tidak sampai menembus target 70 persen. Kisaran serapan masih kisaran 50 persen. Artinya, jauh dari target.

Nah, untuk mengurai problem pada serapan anggaran ini, Sanusi tak mau buang-buang waktu. Kemarin (17/10), Sanusi mengumpulkan sejumlah pimpinan OPD dan seluruh camat di pendapa. ”Ada beberapa penekanan yang saya sampaikan tadi (kemarin), terutama terkait peningkatan kinerja, kekompakan, dan target serapan anggaran yang harus dipenuhi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang,” tegas Sanusi usai evaluasi kemarin.

Diakui, masalah serapan anggaran ini masih jadi tugas semua OPD. Dia sedang mencari penyebab serapan anggaran yang tidak tercapai. Apakah karena kinerja aparatnya yang malas atau karena masalah lain. Karena itu, dia akan lari kencang untuk segera menemukan penyebab dan solusinya. Dengan waktu kepemimpinannya yang hanya 2,5 tahun, dia harus berhasil menuntaskan persoalan di internal Pemkab Malang.

Namun, sebelum dia menggenjot serapan anggaran, lebih dulu mengisi tiga jabatan untuk pejabat eselon II yang kosong. Tiga jabatan kosong itu, yakni kepala dinas kesehatan (dinkes), kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo), dan kepala dinas pekerjaan umum sumber daya air (PU SDA). Sebelumnya, kepala dinkes dijabat dr Abdurrachman yang kini geser menjabat asisten perekonomian dan pembangunan. Sedangkan kadis kominfo dipegang Nazarudin Hasan. Namun, kini Nazarudin beralih menjabat kepala satpol PP. Sementara kepala PU SDA sebelumnya dijabat Moch. Anwar. Namun, kini dia sudah pensiun. Dan hingga kemarin, tiga jabatan itu belum sempat ada penggantinya, Pemkab Malang diguncang ”badai” dengan ditetapkannya Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka atas dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011. ”Saya tidak punya kewenangan untuk melantik, jadi ya (pengisi jabatan kosong nanti) berstatus pelaksana tugas (Plt) saja untuk sementara, nggak apa-apa, mereka mampu,” jelas Sanusi.

Terkait persiapan RAPBD dan APBD 2019? Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengevaluasi kinerja OPD. ”Minggu depan akan saya kumpulkan semua OPD untuk evaluasi,” jelasnya.



Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menuturkan bahwa pihaknya akan segera melakukan telaah terhadap kekosongan tiga jabatan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. ”Saya harus memastikan terlebih dahulu ke pejabat provinsi terkait kewenangan Plt bupati untuk melantik pejabat, yang pasti ini kebutuhan, sehingga harus segera ada yang definitif mengisi tiga jabatan ini,” jelas Nurman saat ditemui usai rakor di Ruang Anusapati Pendapa Agung kemarin.

Terkait mekanisme pengisian jabatan, Nurman menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan hal ini pada Rendra Kresna dan komisi aparatur sipil negara (KASN). ”Terakhir saya lapor ke Pak Rendra. Nah, sekarang tentu dengan situasi ini (penyelidikan KPK, Red) harus lapor ulang,” beber Nurman.

Namun, meski belum ada kepastian terkait pejabat yang berwenang untuk melantik pimpinan OPD secara definitif, Nurman menuturkan bahwa mekanisme pengisian jabatan tetap akan berjalan. ”Mekanismenya tetap melalui lelang terbuka,” jelas Nurman.

Hanya, lagi-lagi kepastian kapan lelang tersebut akan dibuka, BKD juga belum berani menyampaikan. ”By proses, harus saya buat telaah lagi kebijakannya,” tukas Nurman.

Pewarta: Farik Fajarwati
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Abdul Muntholib
Foto: Farik Fajarwati