Nunggak Rp 4 Miliar, DJP Sandera Bos EO

MALANG KOTA – Gegara tunggakan pajak yang menggunung tak kunjung dibayar, KPP Pratama Malang Utara akhirnya menyandera S, wajib pajak (WP) asal Kota Malang.

Bos event organizer (EO) tersebut diketahui telah menunggak pajak bisnisnya hingga mencapai Rp 4 miliar lebih. Dari catatan KPP Pratama Malang Utara, S tercatat sebagai penunggak terbesar.

”Nilai tunggakan darinya mencapai Rp 4,047 miliar,” ungkap Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Eko Budihartono saat dikonfirmasi kemarin (19/11).

Dalam penyanderaan itu, pihaknya mengklaim mendapat dukungan dari Polres Malang Kota. Penyanderaan terhadap S dilakukan dengan cara dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Malang berdasarkan Surat Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan.

Penyanderaan itu menurut Eko –sapaan akrabnya– sebelumnya sudah melalui beberapa prosedur. Mulai dari tindakan persuasif maupun penagihan aktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

”Penagihan aktif yang telah dilaksanakan antara lain menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, pemblokiran, penyitaan, dan pencegahan. Namun tampaknya S tetap tidak melunasi utang pajaknya,” sebutnya.

Akhirnya, lanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht), S terpaksa harus disandera.

”Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan itikad baik WP dalam melunasi utang pajaknya,” sambungnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malang Kota AKP Komang Yogi Arya mengakui pihaknya sudah mengetahui adanya penyanderaan WP penunggak pajak tersebut. ”Ya, kami sudah diajak koordinasi,” terangnya.

Berdasarkan penelusuran Jawa Pos Radar Malang, penyanderaan semacam itu sudah beberapa kali dilakukan oleh Direktur Jenderal Perpajakan Kantor Wilayah Jawa Timur untuk Kota Malang. Terakhir terjadi hal serupa pada tahun 2015 lalu yang menyeret 2 orang dari Kota Malang.

Pewarta : Imron Haqiqi
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Ahmad Yani