Notaris Juga Korban Mafia Pajak

Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Malang Raya R. Imam Rahmat mengaku telah mendapat informasi bahwa Operasi Sikat Mafia Pajak menyisir kecurangan-kecurangan pajak dalam praktik transaksi pertanahan. Namun, dia belum mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan PPAT. ”Saya sudah dengar kabar itu, tapi belum tahu pastinya. Tidak dipungkiri, pembayaran pajak BPHTB itu terkait dengan pembuatan akta yang dilakukan PPAT,” ujar Imam.

Dia menjelaskan, sesuai ketentuan hukum, idealnya pembayaran BPHTB dilakukan oleh wajib pajak (WP) secara mandiri. Setelah pembayaran dituntaskan, bukti tertulisnya diserahkan ke notaris atau PPAT. ”Mungkin ada yang menitipkan ke pihak lain. Itu yang kami belum tahu,” terangnya.

Imam menuturkan, tidak menutup kemungkinan jika notaris juga menjadi korban. ”Kalau ternyata WP bayar melalui pihak ketiga yang diselewengkan, notaris ikut kena tipu juga,” tuturnya.

Agar tidak menjadi korban, Imam mengimbau agar anggotanya lebih waspada. Selain itu, juga lebih banyak koordinasi dengan BP2D. Terutama untuk cek dan ricek data transaksi. Tapi, dia akan menindak tegas jika ada anggotanya yang terlibat. ”Kalau ternyata kedapatan notaris nakal atau menyalahgunakan kewenangan, akan ada sanksi,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BP2D membongkar praktik mafia pajak BPHTB.
Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, tiga mafia pajak tersebut ”bermain” dengan modus mengurus pajak BPHTB alias pajak jual beli tanah. Aksi mereka terungkap saat petugas BP2D menerima laporan dari salah satu notaris jika ada blangko BPHTB palsu.

Pewarta: Nurlayla Ratri
Penyunting: Mahmudan