Nilai SAKIP BB, Pemkab Berharap DID Naik

BALI – Predikat BB kembali diraih Pemkab Malang dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2019. Secara khusus, penghargaan tersebut kemarin (27/1) diserahkan langsung Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawas KemenPAN-RB Muhammad Yusuf Ateh, kepada Bupati Malang H.M. Sanusi. Penyerahan hasil LHE AKIP itu turut diikuti 161 pemkab dan pemkot di wilayah II. Yang meliputi Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Lampung.

Meski predikat yang didapat sama dengan tahun lalu, Sanusi menuturkan bahwa pihaknya akan terus mendorong agar tahun depan Pemkab Malang bisa meraih rapor A untuk akuntabilitas kinerja pemerintah. ”Selain akuntabilitas, pelayanan publiknya ke depan juga harus ditingkatkan lagi supaya bisa meraih nilai A,” kata Sanusi saat dikonfirmasi kemarin. Untuk mendapatkan rapor A, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan studi replikasi ke beberapa daerah yang telah mendapat rapor A dalam LHK AKIP.

Untuk diketahui, LHE AKIP atau yang juga dikenal dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu program KemenPAN-RB untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Mekanisme yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengawal sejauh mana kemampuan instansi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran serta mempertanggungjawabkannya lewat pelayanan kepada masyarakat.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tomie Herawanto menambahkan bahwa ada tiga sektor utama yang dipertimbangkan dalam penentuan nilai SAKIP. Di antaranya mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. ”Tiga komponen besar itu harus dituangkan dalam dokumen yang terdata, penilaian yang paling besar ada pada perencanaan,” kata Tomie dalam sambungan telepon.

”Seluruhnya di-breakdown mulai dalam bentuk rencana hingga pelaksanaan itu terkoneksi nggak dalam evaluasinya. Kalau sudah terkoneksi, kemudian capaiannya bagaimana, berdampak atau tidaknya pelaksanaan tersebut juga menjadi pertimbangan,” paparnya. Tomie menerangkan, rapor yang diraih pemerintah dalam SAKIP bukanlah target utama dalam roda birokrasi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa penilaian kinerja tersebut merupakan salah satu indikator ukuran kinerja bagi pemerintah.

Yang tidak kalah penting, penilaian SAKIP juga menjadi salah satu penentu besarnya dana insentif daerah (DID) yang bakal diterima pemerintah daerah. Berkat predikat BB di tahun 2018 lalu, Pemkab Malang mendapat insentif daerah sebesar Rp 10 miliar. Dengan peringkat yang sama, Tomie berharap tahun ini besaran insentif tersebut akan naik. ”Insentif daerah ini nanti dampaknya juga akan berpengaruh pada perputaran pembangunan,” sambung Tomie. Sebagai bahan evaluasi, mantan kepala dinas pertanian itu menuturkan bahwa tahun ini pemkab akan berkonsentrasi untuk menyusun rencana pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya