Nasib Dua Proyek Bergantung Perda RTRW

KOTA BATU – Beberapa wacana pembangunan di Kota Batu terancam molor. Kemungkinan itu mencuat setelah proses perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum kunjung menemui titik terang.

Dari catatan koran ini, setidaknya ada dua proyek besar yang memerlukan kejelasan Perda RTRW terbaru. Yang pertama, yakni pembangunan jalan tembus Pendem–Dadaprejo. Berikutnya, yakni rencana pengerjaan proyek kereta gantung.

”Untuk kereta gantung di perda lama sebenarnya sudah ada. Cuma ini lebih kami pertegas. Kalau dulu cukup kereta gantung, maka sekarang fokusnya lebih pada pengembangannya di Kota Batu,” terang Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Perda RTRW Saihul Anam.

Seperti diketahui sebelumnya, Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW dinilai sudah usang. Sehingga butuh produk hukum baru untuk mengakomodasi penataan wilayah dari tahun 2010 hingga 2030 mendatang.

Penilaian usangnya produk hukum tersebut dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) beberapa waktu yang lalu. Salah satu indikator yang dipakai yakni persentase penataan wilayah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kota Batu hanya mendapat persentase 61 persen. Sementara harusnya, indikatornya berada pada angka 85 persen.

”Artinya, kualitasnya buruk. Itu kan banyak poinnya. Seperti tujuan kebijakan strategi dan penetapan strategis,” sambung Saihul. Berkaca dari itulah, Perda RTRW dinilai perlu mendapat pembaruan.

Proses perubahan perda tersebut masih terus berjalan hingga saat ini. Dari hasil pembahasan awal, telah dipetakan beberapa kawasan di Kota Batu. Seperti ruang terbuka hijau berupa hutan produksi, yang ditarget memiliki luas 3.233,99 hektare.

Kawasan konservasi ditarget seluas 4.888 hektare, kawasan pariwisata 449,75 hektare, kawasan pemukiman perumahan seluas 2.867,71 hektare. Sementara kawasan dagang dan jasa luasannya mencapai 517 hektare.

”Itu masih belum disetujui. Tapi kami membuka keran lebar-lebar untuk (masukan dari) investor. Bila sudah ditetapkan, mereka (investor) juga harus patuh terhadap rambu-rambu di Perda RTRW,” terang Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.

Di flashback, dia menyatakan bila peninjauan Perda RTRW itu kali pertama dilakukan pada tahun 2016. Kemudian dilakukan lagi pada tahun 2017, sekaligus melakukan review.

”Perda (RTRW) kami itu kan tahun 2011 ya. Kalau dihitung hingga sekarang, sudah 9 tahun lamanya,” tutup Dewanti.

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya