Nama Airlangga Hartarto Menguat Jadi Calon Ketua Umum Golkar

“Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai diawal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut Pilkada,” ujarnya melalui pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Minggu (26/11).

Begitu pun persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. “Sangat singkat kalau ditunda-tunda,” tegas Mekeng.

Dia menjelaskan tahapan Pileg bakal dimulai pertengahan 2018. Jikalau Munaslub harus diundur-undur, menurutnya Partai Golkar bisa terancam tidak mengajukan calon legislatif.

Sebab, penandatangan caleg bukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) tetapi oleh seorang Ketua Umum. Sementara Novanto sendiri masih berkutat pada persoalan hukumnya. Oleh karena itu, Mekeng meminta para elit Golkar mulai dari pimpinan DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten/kota) realistis melihat kondisi saat ini.

Sejatinya, dia menghormati putusan rapat pleno DPP Partai Golkar pada 21 November lalu. Bahwa putusan Munaslub menunggu praperadilan kasus Novanto.

Namun andai praperadilan ditolak maka kata dia, DPP harus segera mengadakan rapat pleno lagi untuk menetapkan waktu Munaslub. “Agenda Munaslub adalah tunggal yaitu pemilihan ketum baru,” tutur Ketua Komisi XI DPR itu.

Mekeng juga berharap, Munaslub nanti cukup musyawarah untuk aklamasi saja. Tidak perlu bertarung bebas seperti pada Munas atau Munaslub sebelumnya karena hanya membawa perpecahan pada Partai Golkar. Aklamasi juga sangat penting untuk konsolidasi partai lebih cepat. “Kalau bisa musyawarah, ya musyawarah. Supaya cepat dan tidak ada perpecahan,” tuturnya.

Sementara itu dia mengatakan, sejauh ini ada satu nama yang pas menggantikan Novanto. Yakni, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (AH).

Dukungan terhadap Airlangga pun menurutnya sudah datang dari internal maupun eksternal. “Dari kiri-kanan, atas-bawah, dukungan ke Pak AH sudah sangat besar. Pak AH punya kemampuan dan pengalaman. Dia sangat tepat pimpin Golkar,” pungkas Mekeng. 


(dna/JPC)