Nahdliyin, Nasionalis, atau Poros Ketiga?

KABUPATEN – Kandidat yang bakal meramaikan bursa Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020 sudah bermunculan. Tapi, siapa yang bakal diusung partai politik (parpol) untuk memperebutkan kursi bupati Malang?

Diperkirakan maksimal ada tiga pasangan calon (paslon) dari jalur parpol. Yakni, poros Nahdliyin yang dinakhodai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), poros nasionalis yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan poros tengah.

Poros ketiga ini berpotensi diisi oleh partai yang perolehan suaranya tidak cukup untuk mengusung paslon sendiri. Seperti Golkar, Nasdem, Gerindra, dan beberapa parpol lain.

PDIP dan PKB mampu mengusung paslon sendiri karena masing-masing menguasai 12 kursi di DPRD Kabupaten Malang.

Pasal 40 Ayat 1 pada UU 10 Tahun 2016 menjelaskan, parpol atau gabungan koalisi parpol dapat mendaftarkan paslon jika perolehannya minimal 20 persen dari jumlah kursi di parlemen. Atau meraih minimal 25 persen suara di Pileg 2019 lalu.

Karena kursi di DPRD Kabupaten Malang berjumlah 50, maka 20 persennya adalah 10 kursi. Sementara hanya PDIP dan PKB yang perolehannya di atas 10 kursi.

Sementara Golkar hanya menguasai 8 kursi, Gerindra dan Nasdem masing-masing 7 kursi. Demikian juga parpol lain, perolehannya di bawah 10 kursi.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan hanya ada dua poros. Hal itu terjadi jika partai tengah tidak membentuk poros sendiri, tapi memilih bergabung dengan poros nasionalis atau Nahdliyin. Atau PDIP berkoalisi dengan PKB, sementara partai tengah membentuk poros sendiri.

Nasib Calon dari Partai Banteng Ditentukan Hari Ini

Wakil Ketua I Bidang Kehormatan dan Disiplin DPC PDIP Kabupaten Malang Hari Sasongko menyatakan, partainya belum menentukan sikap. Hingga kini pihaknya masih menunggu hasil rekomendasi dari Kongres V PDIP yang digelar DPP PDIP di Bali pada hari ini (8/8).

”Nanti dewan pimpinan pusat (DPP) akan membuat petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang akan kami pedomani dalam proses penjaringan maupun penyaringan Pilbup 2020 di Kabupaten Malang,” kata Hari.

Pria yang menjabat ketua DPRD Kabupaten Malang itu menuturkan, persiapan pilbup menjadi salah satu materi yang dibawa oleh ketua, sekretaris, dan bendahara DPC PDIP Kabupaten Malang dalam kongres tersebut. ”Siapa pun yang mendaftar, diterima atau tidak, yang menentukan DPP PDIP,” beber Hari.

Dalam Pilbup Malang 2020, ada empat figur yang disebut-sebut bakal maju dari partai banteng. Yakni, Krisdayanti, Sri Untari Bisowarno, Hari Sasongko, dan Didik Gatot Subroto. Krisdayanti punya kans karena terpilih menjadi anggota DPR RI dengan suara tertinggi di Dapil V Malang Raya.

Untari yang kini menjadi sekretaris DPD PDIP Jatim juga punya peluang karena membawahi koperasi wanita dengan anggota ribuan orang. Sedangkan  Hari dan Didik adalah kader internal PDIP Kabupaten Malang yang mengerti kondisi medan.

Sementara itu, di PKB ada tiga figur yang disebut-sebut bakal meramaikan bursa Pilbup Malang 2020. Yakni, Plt Bupati Malang H.M.

Sanusi, Ketua DPC PKB Kabupaten Malang Ali Ahmad, dan Ketua DPP PKB Saifullah Maksum. Dalam beberapa kesempatan, Ali Ahmad menegaskan bahwa pihaknya menunggu keputusan DPP PKB.

Gerindra Bermodal ”Suara Ketua”

Lantas bagaimana dengan Gerindra yang tidak mampu mengusung paslon sendiri? Partai besutan Prabowo Subianto itu sudah menyiapkan calon yang akan diusung.

”Sampai kemarin kami masih mengerucut pada satu nama, yaitu Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang Pak Chusni Mubarok,” kata Wakil DPC Gerindra Kabupaten Malang Zia Ulhaq.

Dengan bekal 7 kursi yang mereka peroleh dalam Pileg 2019, Zia optimistis telah memiliki modal untuk melenggang dalam kontestasi politik yang akan digelar 2020. ”Kami sudah punya modal 7 kursi, jadi kurang tiga kursi saja. Sekarang kami masih penjajakan untuk koalisi ke beberapa partai,” katanya.

Meski telah mengantongi satu nama, Zia menuturkan, partai dengan logo burung garuda tersebut tidak serta merta saklek.

”Kalau arah ke sana memang sudah kami persiapkan, tapi nanti kemungkinan-kemungkinan lain seperti apakah di posisi N1 (bupati) atau N2 (wakil bupati) tentunya masih dinamis,” beber mantan aktivis Malang Corruption Watch (MCW) tersebut.

Pembicaraan dengan partai lain sebagai calon koalisi pun telah dimulai. ”Kalau kami punya modal 7 kursi, lalu menggandeng PPP yang punya 2 kursi, lalu Hanura dan Demokrat yang sama-sama punya satu kursi kan sudah memenuhi persyaratan,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Hadi Mustofa menuturkan bahwa komunikasi politik juga sudah mulai dilakukan oleh partai besutan Presiden Indonesia ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono itu.

”Sudah ada beberapa partai yang berkomunikasi dan melakukan pendekatan, kurang lebih 80 persen dari seluruh partai yang ada,” kata pria yang akrab disapa Gus Top tersebut.

Meski hanya memiliki satu kursi, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang itu yakin bahwa partainya masih punya kekuatan dan bahkan bisa menjadi ujung tombak koalisi yang akan terbentuk.

”Yang pasti insya Allah komunikasi dengan semua partai kami (Demokrat) baik, apa pun bentuk komunikasi kami di lapangan pasti akan saya laporkan pada DPC untuk menjadi pertimbangan DPP nanti,” katanya.

Demikian juga Golkar yang bermodal 8 kursi, juga akan koalisi. ”Kami akan berkoalisi dengan partai lain. Tentunya sejumlah partai sudah merapat, kami juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan,” kata Siadi, ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang.

Untuk memuluskan langkah Siadi, perlu 2 kursi lagi dari partai koalisi. Pihaknya bisa berkoalisi dengan 1, 2, hingga 3 partai. ”Untuk saat ini belum bisa kami sebutkan ya, karena belum ada kesepakatan,” katanya.

Apakah Siadi membidik N1 (kursi bupati) atau N2 (wakil bupati)? Pihaknya masih menunggu rekomendasi dari DPP. ”Saya ini apa kata DPP-lah. Apa jadi calon bupati atau wakilnya,” ujarnya.

Pakar: Tiga Poros Berebut Kursi Bupati

Terpisah, dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) Fajar Ramadlan SIP MIP menyatakan, kemungkinan ada tiga poros yang bersaing di Pilbup Malang 2020.

PDIP dan PKB masing-masing membentuk poros sendiri, sedangkan poros ketiga dari partai yang perolehannya tidak cukup untuk mengusung paslon sendiri. ”PDIP dan PKB bisa berkoalisi, tapi kemungkinannya sangat kecil. Pasti kesulitan karena masing-masing akan merebut kursi bupati,” kata Fajar.

”Kecuali ada negosiasi tertentu. Misalnya salah satunya mau jadi N2, tapi ada kompensasi lain,” tambah alumnus Universitas Airlangga (Unair) itu.

Menurut dia, Kabupaten Malang tidak punya sejarah koalisi berdasarkan ideologi. ”Kalau hitung-hitungan ideologi, sepertinya tidak ada,” kata dia.

Menurut dia, faktor psikologi akan menentukan arah koalisi. Relasi antar tokoh parpol atau kelompok tertentu. Dia yakin jika tokoh antar parpol tersebut tidak bisa bertemu, maka kemungkinan koalisi sangat kecil. ”Sekarang tinggal dilihat relasi-relasi antar parpol di Kabupaten Malang seperti apa,” katanya.

Pewarta : Farik Fajarwati, Fajrus Shidiq
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan