“Musuh” Pak Wali Kota Malang Mulai Beraksi

Mencuat Nama Lathifah Shohib, Fathullah, dan Zamroni Sofyan

Latifah Sohib.

MALANG KOTA – Wacana penggantian sementara Moch. Anton dari kursi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Malang terus menguat. Bahkan, kelompok yang ditengarai berseberangan dengan wali Kota Malang (nonaktif) itu sudah menyiapkan nama-nama calon penggantinya. Sejak kapan konsolidasi penggantian sementara itu dilakukan?

Sumber Jawa Pos Radar Malang di internal PKB mengungkap ketiga nama calon pengganti Anton. Yakni, Zamroni Sofyan (sekretaris DPC PKB Kota Malang), Fathullah (wakil sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jatim yang juga anggota DPRD Jatim), dan Lathifah Shohib (anggota DPR RI dari PKB Dapil Malang Raya).

Menurut sumber tersebut, embrio wacana penggantian sementara Anton muncul sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Balai Kota Malang pada 9 Agustus 2017.

Namun, mereka baru berani bergerilya menggalang dukungan setelah Anton ditahan KPK dengan sangkaan suap Rp 700 juta untuk melancarkan pembahasan APBD-P 2015 Kota Malang.

Seperti diberitakan, KPK sudah menetapkan 21 tersangka suap pembahasan APBD-P 2015 yang belakangan terkenal dengan istilah uang pokok pikiran (pokir). Dari 21 tersangka, dua orang dari kalangan eksekutif, sedangkan sisanya 19 orang dari legislator. Dua dari eksekutif tersebut adalah Moch. Anton dan Jarot Edy Sulistyono, mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (sekarang disebut dinas pekerjaan umum dan penataan ruang) Kota Malang. Sedangkan 19 legislator itu merata, mulai dari unsur pimpinan dewan, ketua fraksi dan ketua komisi, hingga anggota. Anton dan Jarot sudah ditahan KPK. Sedangkan legislator yang ditahan sebanyak 13 tersangka. Sedangkan sisanya enam tersangka masih tahap pemeriksaan.



Diduga, kasus dana pokir itu dijadikan momentum untuk mengganti pengusaha tetes tebu itu dari kursi ketua DPC PKB Kota Malang.

”Tiga nama itu sudah dibahas di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKB. Tapi saat rapat, suaranya imbang,” kata sumber yang menolak namanya dikorankan itu.

Masih menurut sumber tersebut, jalan untuk mengganti Anton itu inkonstitusional. Sebab, tidak melalui Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB, tapi penunjukan dari DPP PKB berdasarkan usulan DPW PKB Jatim. Padahal, jika mengacu anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PKB, penggantian ketua DPC PKB diputuskan melalui muscab.

”Khusus Jawa Timur kan ada pengecualian. DPP hanya mengesahkan melalui surat keputusan (SK)-nya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PAC PKB Kecamatan Blimbing H. Abdurrochman membenarkan adanya pertemuan untuk mengganti posisi Anton. Hanya, dia enggan menyebut siapa calon penggantinya.

”Masih rahasia. Tapi, tiga nama itu disepakati PAC dan sudah dikirim ke DPW,” kata Abdurrochman yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Malang itu.

Mengenai siapa yang akan terpilih, Abdurrochman menyatakan, dia dan empat PAC lain menunggu informasi dari DPW PKB Jatim. ”Nah, nama-nama yang disepakati itu kami usulkan. Saat ini ya masih menunggu dari DPW,” ungkapnya.

Adanya pertemuan lima PAC PKB itu juga dibenarkan wakil Ketua PAC PKB Kecamatan Klojen Lutfi Helmi. Dia menyatakan, pihaknya juga ikut dalam rembuk penggantian kursi ketua DPC. Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti permintaan DPW.

”Kami usulkan nama (pengganti Moch. Anton) karena DPW yang meminta. Kami juga sepakat dan menandatanganinya (surat usulan penggantian Moch. Anton),” tuturnya.

Lutfi mengungkapkan, ketiga kandidat tersebut merupakan orang Malang. Lutfi juga mengakui bahwa nama-nama tersebut sudah diserahkan ke DPW PKB Jatim. ”Kandidat yang terpilih meng-cover DPC PKB Kota Malang untuk sementara,” imbuhnya.

Sementara Ketua PAC PKB Kecamatan Kedungkandang Muhammad Wahid membantah adanya wacana penggantian Anton. Dia mengakui ada pertemuan antar-PAC pada Kamis malam (29/3) di kantor DPC PKB Kota Malang. Pertemuan itu dipimpin anggota DPW PKB Jatim.

”Tapi, pertemuan itu hanya konsolidasi biasa. Membahas masalah pergerakan partai dan pemenangan calon di Pilwali 2018, Pilgub 2018, dan Pilpres 2019,” kata Wahid.

Tapi, saat wartawan koran ini menyebut tiga nama calon pengganti Anton, Wahid menyatakan, tidak menutup kemungkinan adanya penggantian. Tapi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada DPW PKB. Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah memenangkan pasangan calon (paslon) yang diusung PKB di Pilwali 27 Juni mendatang.

”Kalau rapat PAC soal penggantian, itu kami hanya mengambil sikap. Karena DPC saat ini sedang banyak tugas,” sambungnya.

Sedangkan Sekretaris PAC Kecamatan Lowokwaru Rebra menyatakan, wacana penggantian posisi ketua bukan untuk mengganti Anton. Tapi, karena masa berlakunya habis sehingga perlu diganti. Sebenarnya, PAC Lowokwaru sudah mengajukan perpanjangan jabatan Anton ke DPW dan DPP, tapi belum ada tanggapan.

”DPP menyuruh DPW melihat situasi DPC PKB Kota Malang terlebih dulu,” ujarnya.

Rebra mengaku ikut dalam rapat Kamis malam lalu (29/3). Jika ada penggantian, pihaknya memasrahkan sepenuhnya kepada DPW. Apa pun keputusan DPW, pihaknya akan menjalankan keputusan partai sesuai mekanisme.

Sebelumnya, Ketua PAC PKB Kecamatan Sukun Mulyanto menyatakan, penggantian Anton bersifat sementara. Yakni, selama tahapan Pilwali 2018 berlangsung. Menurut dia, PKB mempunyai jago di pilwali yang harus dikawal. Sementara Anton yang menjabat ketua DPC sekaligus calon wali kota (cawali) tersandung masalah hukum sehingga dibutuhkan figur ketua untuk mengawal.

”Karena hajat pilwali ini, PKB harus tetap kuat. Maka sementara akan ada penunjukan,” tegas Mulyanto yang juga anggota DPRD Kota Malang itu.

Menurut Mulyanto, penggantian ketua DPC harus sesuai AD/ART partai. Yaitu, melalui muscab. Dia mengklaim, anak ranting PKB dari lima kecamatan sudah sepakat menunjuk ketua baru, tapi statusnya pelaksana tugas (plt).

”Nanti DPW yang menentukan atas nama DPP mengeluarkan surat penunjukan sementara,” jelasnya.

Disinggung mengenai persiapan Muscab DPC PKB, Mulyanto memperkirakan masih tiga bulan lagi. Jika sudah ada ketua DPC, maka proses dan gerak partai disiapkan untuk muscab.

Karena itu untuk mengganti Anton harus melalui penunjukan plt dulu. ”Menyalahi aturan kalau langsung penggantian. Jadi, plt dulu hingga diadakan muscab,” pungkasnya.

Terpisah, Lathifah Shohib yang namanya disebut sebagai kandidat pengganti Anton menyerahkan sepenuhnya kepada DPP dan DPW. Prinsipnya, dia ingin PKB tetap jaya di Kota Malang.

”Saya juga berharap, kader bekerja keras untuk memenangkan Asik dalam Pilkada Kota Malang. Karena hakikatnya, hasil pilkada ini akan menjadi tolok ukur Pileg 2019,” terangnya.

Pewarta: Fajrus Shiddiq
Penyunting: Mahmudan
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Istimewa