Munas Golkar Momen DPD II Naikkan Posisi Tawar, Sebaiknya Tak Terbujuk Aklamasi

Agus Rahardjo Sebut KPK Diserang Terus Lantaran Banyak Jerat Anggota DPR - JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Pengamat politik Asep Gunawan menyoroti upaya Airlangga Hartarto maupun pendukungnya mendorong pemilihan ketua umum Golkar secara aklamasi pada musyawarah nasional (munas) mendatang.

Direktur Job Politicoon itu menduga Airlangga enggan melakukan konsolidasi ke bawah dan merangkul para ketua DPD II atau pengurus Golkar di tingkat kabupaten/kota sebagai pemilik suara di munas.

“Aklamasi terlihat sebagai shortcut atau jalan pintas Airlangga yang tidak mau menjangkau DPD II, namun ingin menjadi ketua umum lagi dengan hanya menguasai mayoritas DPD I (pengurus tingkat provinsi, red). Perlu diingat, pemilik suara yang paling signifikan dalam Munas Golkar sesungguhnya adalah DPD II yang berjumlah 514, sementara DPD I cuma 34,” ujar Asep melalui layanan pesan ke media, Jumat (15/11).

Calon doktor ilmu politik di Universitas Padjadjaran Bandung itu menambahkan, jika Airlangga melalui orang-orangnya di Munas Golkar memaksakan pemilihan ketua umum secara aklamasi, partai berlambang beringin tersebut justru berpotensi menanggung efek negatifnya. Sebab, memaksakan pemilihan ketua umum secara aklamasi bisa membuat Golkar terpecah.

Asep menuturkan, aspirasi di kalangan ketua DPD II Golkar tentu beragam. Karena itu, katanya, sebaiknya para ketua DPD II juga tidak mudah terbujuk lobi soal aklamasi.

“Munas Golkar harusnya menjadi momentum kader-kader di daerah untuk menaikkan posisi tawar mereka di hadapan pimpinan pusat. Makin banyak calon ketua umum justru bagus untuk DPD, karena mereka akan dijangkau dan ditampung aspirasinya oleh para kandidat yang bersaing,” ulas Asep.

Sebaliknya, kata Asep, jika jumlah calon ketua umum makin sedikit apalagi cuma ada kandidat tunggal, para pengurus DPD II Golkar akan terabaikan. Sebab, calon tunggal yang merasa bakal terpilih tidak perlu tidak perlu memperhatikan kader-kader di akar rumput.

“Aklamasi tidaklah salah jika tidak dipaksakan. Namun, kalau dipaksakan itu namanya antidemokrasi,” ujar Asep.(ara/jpnn)