Money Politics Warnai Pilkades

KABUPATEN – Politik uang (money politics) mewarnai pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Malang. Ada calon kades yang menggunakan segala cara demi menarik simpati pemilik hak pilih untuk mencoblosnya saat Pilkades 30 Juni mendatang.

Termasuk dengan cara kotor. Seperti bagi-bagi uang dengan beragam dalih. Ada yang memberi uang dengan alasan sebagai hadiah, dana sosial, atau uang terima kasih.

Dari data yang dihimpun koran ini, praktik money politics ini sudah terjadi di salah satu desa di wilayah Malang Selatan. Modusnya, salah satu calon kades memerintahkan tim sukses untuk bagi-bagi duit kepada warga. Dari pengakuan tim sukses ini, dirinya menyebar duit sekitar Rp 5 juta untuk 30 calon pemilih di satu RW. Jika diasumsikan dibagi rata, maka masing-masing orang menerima sekitar Rp 160 ribu.

Duit itu, menurut pengakuan tim sukses tersebut, tidak diterima langsung dari sang calon kades. Dia disuruh oleh calon kades mengambil ke orang lain lagi yang juga dia kenal. Setelah uang diterima, lantas dia bagikan kepada warga.

”Katanya kalau ditanya warga, harus jawab suruhan botoh alias bandar judi pilkades untuk memilih calon tertentu,” ujar tim sukses yang menolak namanya dikorankan kepada wartawan koran ini, kemarin (24/6).



Diikuti 858 Calon Kades

Bisa jadi, praktik money politics juga terjadi di desa lain. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, pilkades pada 30 Juni mendatang diikuti sebanyak 269 desa. Sedangkan calon kepala desa (cakades) yang berkompetisi ada 858. Sekitar 213 di antarannya adalah cakades petahana.

Menanggapi aroma money politics di Pilkades, Polres Malang sudah menyiapkan 2.500 personelnya. Mereka tergabung dalam tim Saber (Sapu Bersih). Tugasnya mengawasi praktik perjudian atau money politics dalam pilkades. ”Dari 2.500 personel tersebut, sebanyak 800 personel dari Polres Malang. Sisanya BKO dari polres lain,” kata Kasatreskrim Polres Malang AKP Adrian Wimbarda.

Disinggung mengenai modus money politics, perwira dengan tiga balok di pundaknya itu enggan membeber. Prinsipnya, dia akan menindak model pemberian apa pun kepada warga yang ditengarai bertujuan mempengaruhi perilaku calon pemilih. Mulai pemberian uang hingga barang, seperti sembako. ”Dalam bentuk apa pun, kalau pemberian mengatasnamakan pribadi tidak diperbolehkan,” katanya.

Adrian juga enggan membeber desa mana saja yang berpotensi terjadi money politics. Dia beralasan, hal itu menjadi pengawasan timnya. ”Saya tidak mau menduga-duga. Intinya, kalau diketahui ada praktik money politics, maka kami langsung akan bertindak tegas,” katanya.

Sebelumnya, Polres Malang sudah mengategorikan 13 desa masuk dalam kategori rawan. Dua di antaranya masuk kategori sangat rawan. Kedua desa tersebut adalah Pamotan, Kecamatan Dampit, dan Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Pengategorian itu mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Di Desa Druju misalnya, kadesnya ditangkap oleh Polres Malang karena diduga melakukan tindak pidana korupsi alokasi dana desa (ADD). Sedangkan di Desa Pamotan beberapa waktu lalu, pendukung antar beberapa bakal cakades sempat bersitegang.

Data yang dihimpun wartawan koran ini, Pamotan termasuk salah satu desa yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya tinggi. Selain mempunyai tanah bengkok yang luas, dana desanya mencapai Rp 2,08 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji menyatakan, pihaknya juga akan mengawasi pesta demokrasi ratusan desa di wilayahnya itu. Dalam setiap sosialisasi tahapan pilkades, dia selalu berpesan agar pelaksanaan pilkades digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (luberjurdil) dan bermartabat. ”Yang artinya, dalam hal itu juga diharapkan tidak ada praktik money politics,” kata Suwadji.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi praktik money politics adalah menggelar ikrar dengan semua calon kades. Selain berjanji menggelar pemilu jurdil, juga ada ikrar siap kalah dan siap menang di Pendapa Kabupaten Malang pada Jumat lalu (21/6).

”Dalam pengambilan ikrar tersebut, para cakades sudah berikrar, siapa pun yang menang, secara sukarela akan menerima dengan lapang dada. Serta akan mendukung program yang dijalankan oleh kades terpilih,” katanya.

Pewarta : Imron Haqiqi
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Abdul Muntholib, Mahmudan