Molor, Dana Desa Bisa Dicairkan April

KEPANJEN – Pencairan dana desa (DD) tahun anggaran 2019 di Kabupaten Malang kemungkinan baru bisa dilaksanakan April. Lantaran, dari 378 desa di Kabupaten Malang hingga kini belum seluruhnya yang telah menyelesaikan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019. Untuk diketahui, dokumen itu menjadi salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi agar bantuan DD bisa dicairkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji membenarkan informasi tersebut. Dia memastikan bila saat ini pemerintah desa masih berkonsentrasi untuk menetapkan APBDes. ”Proses penyaluran DD maupun ADD memang masih belum. Yang sudah menyelesaikan APBDes baru separo dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Makang,” kata Suwadji.

Ada beberapa sebab di balik belum terselesaikannya APBDes tersebut. Salah satunya karena belum ada pagu bantuan keuangan yang di-SK (surat keputusan)-kan oleh pihaknya. ”Tapi, sekarang sudah dikeluarkan SK pagu anggarannya. Mulai dari DD, ADD, dana bagi hasil, maupun retribusi, termasuk dana bantuan pilkades. Jadi, pemerintah desa tinggal memasukkan saja,” tambah mantan camat Kepanjen ini.

Dia optimistis pada Minggu keempat Maret ini, seluruh dokumen APBDes sudah diselesaikan. ”Target kami mulai pencairannya di awal April,” tambahnya optimistis.  Seperti diketahui, jumlah bantuan DD yang akan disalurkan untuk 378 desa di Kabupaten Malang tahun ini senilai Rp 365 miliar. Lebih tepatnya Rp 365.827.590.000.


Sementara untuk jumlah alokasi dana desa (ADD), besaran anggaran yang ditetapkan Rp 193 miliar. Lebih tepatnya Rp 193.248.702.100. ”Kalau APBDes sudah selesai maka dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas umum negara (RKUN) maksimal satu minggu setelahnya sudah bisa kami cairkan. Begitu dari pusat turun, maka bisa langsung didistribusikan ke desa-desa,”  papar mantan Kasubag Humas Pemkab Malang itu.

Mekanisme itu menurutnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sebelumnya, Wakil Bupati Malang H.M. Sanusi sempat menekankan agar pemerintah desa berhati-hati dalam mengelola DD maupun ADD. Catatan koran ini, sejak disalurkan pada 2015, sudah ada enam kasus penyalahgunaan DD yang sudah diproses aparat penegak hukum (APH).

Oknum pelakunya beragam. Mulai dari kepala desa hingga perangkatnya. ”Karena itu, jangan sampai tahun ini kejadian seperti ini terulang kembali.

Selain pendampingan internal oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP), pemkab juga menggandeng APH, baik Polri maupun kejaksaan, untuk mengawal pemanfaatan dana desa tersebut,” papar Sanusi.

Pewarta               : Farik Fajarwati
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Bayu Mulya