MMDP Tabanan Imbau Bendesa Tak Jadi Pengurus Parpol, Ini Alasannya Sinergi Jawa Pos

“Selaku Bendesa Adat sebaiknya tidak menjadi salah satu pengurus partai politik, karena bisa berdampak pada tugas dan juga krama,” tegasnya Jumat kemarin (24/11).

Menurunya, dampak yang dalam ditimbulkan diantaranya adanya krama yang menentang Bendesa Adat. Hanya karena perbedaan pilihan dalam ajang pesta demokrasi. Atau bahkan Bendesa Adat bisa saja mempengaruhi kramanya untuk memilih partai yang didukungnya. “Bisa saja krama dijadikan kepentingan politik,” imbuhnya.

Maka dari itu, Bendesa Adat diminta untuk netral alias tidak memihak atau condong ke partai manapun. Sedangkan mengenai pilihan dalam pesta demokrasi, siapa pun memiliki hak untuk memilih. “Kalau untuk menentukan pilihan itu kan hak setiap orang. Jadi itu semua ada pada hati nurani sendiri. Tetapi selaku Bendesa Adat diminta untuk netral,” sambung Tontra.

Apa di Tabanan ada Bendesa Adat yang terpantau menjadi pengurus partai politik ? Tontra mengatakan belum ada yang terdeteksi dan ia berharap seterusnya tidak ada. Kalau pun ada, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan musyawarah dan mufakat.



“Kami berbicara dari hati ke hati, karena ikut ngayah kepada krama dan adat. Tidak ada sanksi atau hukuman. Intinya pendekatan secara manusiawi sesuai asas paras paros,” imbuhnya. 

(bx/ras/ima/yes/JPR)