Menyelisik Peran DPD yang Dianggap Tak Punya Kewenangan

JawaPos.com – Masih banyak kebingungan ditengah masyarakat tentang apa sebenarnya peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Acapkali, DPD juga mengeluh karena terkesan tidak punya kewenangan yang kuat ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari berbagai sumber yang dihimpun, DPD bisa mengajukan kepada DPR untuk rancangan undang-undang. Para senator juga bisa memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang.

DPD memberikan usulan kepada DPR dalam hal pemilihan anggota badan Pemeriksa Keuangan. Usulan itu diberikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.



Pengamat Politik Dadang Darmawan Pasaribu mengatakan dengan kewenangannya, harusnya DPD juga bisa mengakomodir aspirasi masyarakat, yang tidak tertampung oleh parpol lewat DPR.

“Anggota DPD banyak yang mengeluhkan tidak memiliki kewenangan yang kuat dan kalah saing dengan Anggota DPR. Namun menurut saya urusan optimalisasi pekerjaan bukan menurut kewenangan yang ada, tetapi seberapa maksimal kita dapat menyelesaikan tanggung jawab itu,” kata Dadang, Sabtu (5/1).

Perbedaan antara DPD dan DPRD hanya pada kewenangan keputusan. DPR bisa memutuskan, sedangkan DPD hanya bisa memberikan usulan dan pertimbangan.

Menurut calon Senator asal Sumut itu, harusnya anggota DPD tidak mempermasalahkan soal kewenangan. Tapi bisa lebih bekerja maksimal sesuai tugasnya.

“Yang jelas harus maksimal. Buktinya di dunia mahasiswa, dengan keterbatasan biaya kita masih eksis mengawal negeri ini. Apalagi seorang Anggota DPD yang fasilitasnya sama seperti Anggota DPR,” imbuhnya.

Mantan Ketua Umum Badko HMI Sumut ini juga menjelaskan, DPD punya kelebihan dengan berkantor di daerah. Sehingga DPD bisa bersinggungan langsung dengan para konstituennya.

“Peran DPD akan lebih efektif karena berkantor langsung di daerah,” ucapnya.

Tak hanya itu, Dadang menjelaskan peran DPD dapat bersinergi dengan pemerintah daerah terkait perda yang akan dikeluarkan di daerah tersebut.

“Jadi menurut saya, bila ada keinginan dan tekad yang kuat dari kepala daerah dan legislatifnya, untuk menghasilkan perda yang baik, maka DPD akan mendukung hal itu,” tandas penulis buku Kita Telah Mati tersebut.

(pra/JPC)

Foto : 

Editor      : Bintang Pradewo
Reporter : prayugo utomo