Menko PMK Gandeng 4 Menteri Dalam Pembangunan Desa di 2018

Puan merangkul empat kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Bappenas.

Dalam menjalin kerjasama ini, Kemenko PMK bersama masing-masing Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (18/12). SKB ini mengenai Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU no.6 Tahun 2014 tentang Desa.

“SKB 4 Menteri adalah langkah konkret menyelaraskan 4 Kementerian agar lebih mengefektifkan pembangunan dan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Menko PMK, Puan Maharani.

Dalam penandatanganan ini, Puan menjelaskan akan mengurangi angka kemiskinan di tingkat desa. Mengefektivitaskan penyaluran dana desa langsung pada wilayah-wilayah yang dituju. Yang menjadi fokus juga, memberantas stanting (gizi buruk) di perdesaan.

“Kalau dana desa itu, semua desa menerima dan tetap dijalankan sesuai dengan proses yang kini dipermudah melalui SKB 4 menteri. Selain itu, pada Januari nanti, kami juga fokus ke program padat karya di 10 kabupaten yang meliputi 100 desa,” jelas Puan.

Kabupaten dan desa-desa yang akan menjadi titik tuju akan dipilih berdasarkan kondisi kemiskinan dan juga sarana dan prasarana yang tidak memadai di desa tersebut.

“Target kita, sampai akhir 2018 ada 100 kabupaten dan 1.000 desa yang akan selesai dari masalah kemiskinan dan keterbelakangana atau setidaknya dikurangi,” jelas Puan.


(rgm/JPC)