Meningkat, Jumlah UMKM yang Ajukan Izin Equity Crowdfunding

MALANG KOTA – Hingga Sabtu (9/11) lalu, tercatat sudah ada 10 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, sebagai penyelenggara fasilitas urun dana berbasis saham atau lebih dikenal dengan Equity Crowdfunding (ECF).

Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri menjelaskan, Equity Crowdfunding ini merupakan stimulus yang dikeluarkan oleh OJK dalam rangka mendorong UMKM untuk memperoleh sumber pendanaan alternatif guna mengembangkan usahanya.

”Ini kan masih baru (diteken Desember 2018), kalau yang sudah jalan ya kemarin ada 1, tapi yang sudah mengajukan itu ada sekitar 9 UMKM. Jadi totalnya 10,” ujar Kepala OJK Malang Sugiarto Kasmuri, Jumat (8/11).

Seperti diketahui, OJK memberikan ruang bagi perusahaan kecil dengan jumlah modal kurang dari Rp 30 miliar. Mekanisme layanan urun dana ini berbentuk UMKM yang telah menjadi perseroan terbatas atau koperasi dengan modal minimal dan modal disetor paling sedikit Rp 2,5 miliar.

Ditanya sudah sampai mana OJK dalam mengedukasi UMKM terkait ECF ini, dia menjelaskan, dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan UMKM, Sugiarto menyisipkan sosialisasinya.

”Ke depan kami akan melakukan lebih banyak lagi sosialisasi equity crowdfunding sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM di Malang Raya,” janjinya.

”Untuk tambahan modal kan biasanya UMKM sulit mengajukan kredit. Dengan ECF ini UMKM bisa memasukkan saham dan mencari investornya. Keuntungannya kan nggak ada bunga kalau jual saham, hanya nanti ada deviden (bagi hasil),” lanjutnya.

Untuk penanaman saham UMKM ini dikatakannya di luar platform Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun tercatat di sebuah lembaga independen PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Untuk perusahaan yang akan menawarkan saham dengan skema ini masksimal dana yang disetor sebesar Rp 30 miliar dengan jumlah kekayaan minimal Rp 10 miliar.

Adapun total dana yang boleh diperoleh dari penawaran saham lewat skema urun dana ini paling banyak sebesar Rp 10 miliar. ”Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan jangka waktu paling lama 12 bulan, sedangkan masa penawaran maksimal hanya 60 hari,” tutupnya.

Pewarta : Was
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Mardi Sampurno