Mengawal Pemilukada Serentak Tahun 2018, Kampus Harus Benahi Demokrasi

Malang kota Kenapa masyarakat banyak yang memilih tak acuh atau malah bersikap sentimen terhadap politik? Inilah yang kemarin (20/12) diulas dalam diskusi panel bertema ”Mengawal Pemilukada Serentak Tahun 2018” di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Salah satu pembicara, guru besar Departemen Politik dan Pemerintah Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Purwo Santoso MA, menyatakan, menghadapi fenomena tersebut, kampus harus mampu membenahi diri dengan melibatkan diri secara empati. Komunitas kampus juga tidak bisa hanya menyalahkan. ”Bisa jadi, kampus ini justru malah menyebabkan kekacauan,” ujarnya.

Karena, lanjut dia, bisa jadi belajar demokrasinya belum seutuhnya atau masih setengah-setengah, sedangkan sebagiannya dilupakan. ”Hingga menyebabkan lahirnya para konseptor demokrasi  yang melakukan cara yang salah. Hal ini dikarenakan formulasi selama mereka di perguruan tinggi tidak utuh, hanya di buku saja, dan hanya cari nilai hingga menyesatkan orang banyak,” terangnya.

Oleh karena itu, civitas akademika perlu memahami dan mengubah cara berdemokrasi dengan benar. Beberapa cara tersebut di antaranya bersikap kritis yang dimulai dengan mengkritisi diri sendiri. ”Sebelum menghujat para pelaku politik, kita periksa diri kita. Gambarkan jika kita berada di posisi mereka,” ujarnya.

Maksudnya, dalam mengawal politik, seseorang harus  memosisikan dirinya sebagai pelaku politik, apa yang akan diperbuat dan akan diberikan, baru menilai. Sebab, dalam dunia politik, selama ini masyarakat memosisikan diri di luar dan tidak ikut pada sistem. ”Lalu, jika begini, buat apa mengomentari? Ibaratnya, kita ini berbicara sistem, tapi sebenarnya kita sendiri berada di luarnya,” imbuh dia.

Sementara, Dekan FISIP UMM Dr Rinekso Kartono MSI Guru Besar Departemen Politik dan Pemerintahan UGM menyebutkan, kesalahan yang terjadi, selama ini demokrasi hanya berakhir dalam buku secara tertulis. Sehingga, kata dia, orang merasa demokrasi sudah selesai sampai di situ. Pada fenomena ini, secara tidak langsung dapat diartikan bahwa sebagai lembaga kehidupan, kampus memiliki peranan penting dalam kondisi ini.

Pembicara dari unsur media, Kurniawan Muhammad, direktur Jawa Pos Radar Malang, menerangkan bahwa Pilkada Serentak 2018 adalah pilkada yang paling istimewa, menarik, dan rawan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 2015 dan 2017.

Disebut istimewa karena Pilkada 2018 juga melibatkan daerah-daerah dengan potensi kekayaan alam yang cukup besar. Di antaranya, ada Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Papua. Kemudian, diikuti oleh daerah kepulauan yang sarat akan budaya seperti Bali, NTT, NTB, dan Maluku Utara.

Nah, menyikapi kondisi ini, menurut Kurniawan, media punya tiga peran. Pertama, pers tidak boleh membuat pilkada semakin gaduh. Kedua, pers diharapkan bisa menjadi klarifikator terhadap sebuah berita. ”Kalau di Jawa Pos itu ada rubrik khusus yang mengklarifikasi berita-berita hoax dari media sosial,” ujarnya memberi contoh.  Berikutnya, pers harus bersikap netral dan independen. (nr3/c1/lid)