Mendikbud: Kelas VIII SMP Bisa Daftar PPDB

Masuk SMA Tak Perlu Ikut UN

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy.

MALANG KOTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Prof Dr Muhadjir Effendy MAP bakal mengubah aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Untuk mendaftar PPDB SMA, siswa SMP tidak perlu menunggu ujian nasional (UN). Sebab, pendaftaran bisa dilakukan H-1 tahun atau ketika masih kelas VIII SMP.

”Perubahan ini (aturan baru PPDB, Red) tahun depan (2019) sudah bisa diterapkan,” ujar Muhadjir ketika diwawancarai di rumahnya beberapa waktu lalu.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu sudah menyampaikan rencana perubahan aturan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Malang Zubaidah. Harapannya, Zubaidah segera menyosialisasikan rencana perubahan tersebut kepada SMPN di Kota Malang.

”Saya sudah ngobrol (bicara) dengan Kadisdik Kota Malang (Zubaidah, Red). Disdik dan sekolah bisa merencanakan PPDB tahun depan,” katanya.

Dengan dibukanya pendaftaran sejak H-1 tahun, siswa kelas VIII sudah diperbolehkan mendaftar PPDB SMA. Sedangkan untuk PPDB SMP, pendaftarannya dibuka untuk siswa kelas V SD.

Padahal sebelumnya, pendaftaran PPDB dibuka setelah siswa lulus sekolah. Misalnya untuk pendaftaran PPDB SMP, pesertanya adalah siswa kelas VI SD yang dinyatakan lulus. Demikian juga pendaftaran PPDB SMA, pesertanya adalah siswa kelas IX SMP yang menamatkan sekolahnya. Tentunya, juga sudah mengikuti UN.

Selain itu, aturan lama juga mewajibkan pendaftar melampirkan daftar nilai UN (selengkapnya baca grafis).

”Kalau PPDB tahun depan (2019), patokannya radius (jarak rumah pendaftar dengan sekolah). Sementara nilai UN hanya sebagai penempatan sekaligus catatan apakah anak ini pintar atau tidak,” tambah Muhadjir.

Pria kelahiran Madiun itu optimistis, perubahan aturan baru PPDB ini bakal meringankan beban sekolah. Dengan dibukanya pendaftaran jauh-jauh hari, guru tinggal menyortir pendaftar. Kategori pendaftar adalah siswa kelas V SD untuk PPDB SMP dan siswa kelas VIII untuk PPDB SMA. Para pendaftar itu dikelompokkan sesuai zonasi, kemampuan akademis, dan kemampuan ekonomi. Jadi, antarsekolah tidak perlu kerepotan seandainya jumlah pendaftarnya membeludak.

”Langsung otomatis diterima di masing-masing sekolah. Orang tua juga tidak perlu repot menyiapkan berkas,” kata pria berusia 62 tahun tersebut.

Manfaat lain adalah, sekolah diperbolehkan menambah ruang kelas baru atau rombongan belajar

(rombel). Penambahan itu disesuaikan dengan jumlah pendaftarnya. ”Karena PPDB tidak lagi melihat UN jadi patokan, sekolah bisa mengajukan permohonan dispensasi (menambah ruang kelas baru) ke Kemendikbud,” ujarnya.

Selama ini, Muhadjir menyatakan, jumlah rombel di sekolah sudah baku. Misalnya, satu rombel diisi maksimal 36 siswa. Sedangkan dalam satu angkatan, sekolah hanya diperkenankan mempunyai 3–5 rombel.

Muhadjir mengklaim, setelah aturan baru ini diterapkan bisa memberantas praktik jual beli kursi di sekolah. ”Sebab, selama ini pendaftaran PPDB dibuka akhir tahun pelajaran sehingga pengawasan tidak maksimal,” kata Muhadjir.

Menanggapi rencana perubahan aturan PPDB, Kadisdik Kota Malang Zubaidah menyambut positif. ”Akan kami tindak lanjuti sesuai kondisi kesiapan semua unsur,” ujarnya.

Di sisi lain, Zubaidah menilai perubahan aturan PPDB merupakan persoalan besar. Untuk itu, pelaksanaannya tidak bisa asal-asalan. Tapi, harus didasarkan pertimbangan yang matang.

”Sistem zonasi yang diterapkan tahun ini saja tergolong baru. Tentu harus ada evaluasi terlebih dulu sebelum menentukan langkah berikutnya,” kata mantan kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Malang tersebut.

Dalam waktu dekat ini, Zubaidah akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. Dia akan melihat kondisi masing-masing SMPN di Kota Malang, apakah memungkinkan diterapkan aturan baru atau tidak.

”Apakah sekolah ada hambatan sebelum melaksanakan rencana baru itu atau tidak, kami akan lihat,” kata pejabat eselon II-B Pemkot Malang tersebut.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Malang Prof Dr Muhammad Amin SPd MSi mengharapkan agar ada evaluasi aturan lama sebelum diterapkan aturan baru.

”Kalau tahun depan (2019) sudah diterapkan aturan baru, harus ada evaluasi menyeluruh,” ujar dosen kelahiran Nganjuk ini.

Menurut Amin, evaluasi tidak harus menunggu PPDB SD/SMP selesai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI bisa mengevaluasi pendaftaran di beberapa jenjang yang sudah dilaksanakan. Misalnya pendaftaran PPDB SMA.

”Lebih baik fokus pada evaluasi pendaftaran PPDB SMA terlebih dulu,” kata dosen jurusan biologi tersebut.

Disinggung mengenai UN yang tidak lagi menjadi patokan seleksi, Amin tidak mempermasalahkan itu asalkan Kemendikbud mempunyai tolok ukur baru.

”Tapi, kalau tolok ukurnya hanya nilai rata-rata rapor, bisa juga sekolah menaikkan (memanipulasi, Red) nilai rapor siswa,” ucapnya.

Dampak negatif lainnya, motivasi siswa menghadapi UN menurun. Terbuka kemungkinan, siswa malas belajar karena nilai UN tidak menjadi acuan lolos atau tidaknya siswa dalam seleksi PPDB.

”Akibatnya, fungsi UN sebatas pemetaan saja. Ini yang membuat nilai UN jadi rendah di mata siswa,” beber Amin.

Pewarta: Sandra Desi
Penyunting: Mahmudan
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Falahi Mubarok