Mendesak, Perda Perlindungan Tenaga Kesehatan

KEPANJEN – Mengantisipasi pasar global dalam masa peralihan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak hanya dilakukan kalangan industri. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang juga bersiap mengambil ancang-ancang terkait dampak dari pasar global tersebut. Terutama, terkait profesi tenaga medis.

Apalagi, sumber daya manusia (SDM) profesional dari luar negeri memiliki peluang besar untuk menguasai pasar tenaga kerja di bidang medis.

”Kami belum tahu dampak dari pasar global ini bila akan sampai ke daerah. Tapi, kami harus mengantisipasi supaya tidak ada tenaga kerja yang tertendang oleh tenaga asing,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dr Abdurrachman.

Kepada Jawa Pos Radar Kanjuruhan, dia menyampaikan, perlu ada peraturan daerah (perda) khusus yang bersifat memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan. Khususnya di Kabupaten Malang. Garis besar isinya tentang jaminan keselamatan kerja, tunjangan kesejahteraan, serta profesionalitas pelayanan.

”Selama ini, kami memang belum memiliki perda yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap tenaga kesehatan,” ujarnya.



”Akibatnya, ada beberapa keluhan dari masyarakat terkait dengan profesionalitas kerja kami. Padahal, dalam beberapa kasus, dinkes memang masih dalam keterbatasan,” jelas dia.

Kasus tersebut misalnya, kurangnya tenaga laboratorium yang bertugas di rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Malang.

”Untuk tenaga laboratorium, kami baru memiliki 26 petugas. Padahal, ada 36 puskesmas,” kata dia. Dengan begitu, Abdurrachman menyatakan, beberapa petugas harus ndobel di dua tempat sekaligus.

Dia pun membeberkan, kekurangan tenaga kerja ini mengakibatkan pelayanan tidak maksimal pada masyarakat. ”Bisa dibayangkan bagaimana kalau tenaga kerjanya kurang, sementara jumlah pasien membeludak. Dampaknya, profesionalitas akan terabaikan,” tambahnya.

Sementara itu, dari segi kesejahteraan, pria paro baya itu menyebut, harus ada penyesuaian antara risiko kerja dengan upah yang didapatkan oleh pekerja. Apalagi, petugas kesehatan adalah orang yang paling dekat dan berisiko tinggi tertular saat menangani pasien dengan kondisi khusus.

”Oleh sebab itu, dari segi perlindungan, harus dicermati betul. Sebab, nyawa mereka menjadi taruhan,” paparnya.

Melalui perda, pemerintah diharapkan bisa lebih memperhatikan faktor kesejahteraan tenaga kesehatan, terutama dalam hal tunjangan. Terlepas dari program akreditasi serta sertifikasi dari pemerintah pusat.

”Kami akan melakukan kajian bersama stakeholder terkait. Harapannya, rancangan perda perlindungan tenaga kesehatan bisa masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2018,” tukasnya.

Pewarta: Farikh Fajarwati
Penyunting: Neny Fitrin
Copy Editor: Indah Setyowati
Foto: Darmono