Mendagri Koreksi Bawahannya soal Nasib Sandi di DKI Jakarta

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengoreksi pernyataan anak buahnya. Koreksi itu terkait pernyataan Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik tentang potensi Sandiaga Uno akan kembali menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

“Menurut saya yang bersangkutan sudah minta mundur secara sukarela ya seyogianya tidak kembali lagi,” jelas Tjahyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4).

Politikus PDIP itu beralasan, Sandiaga sudah pamit untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Di samping itu, para partai pengusung juga terus berkutat dalam membahas siapa cawagub yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam memimpin DKI Jakarta hingga periode masa jabatannya.

Meski demikian, Tjahjo mengembalikan pada parpol pihak pengusung. Sebab kewenangan pengisian jabatan wagub DKI Jakarta berada di parpol pengusung.

“Apapun ini bukan kewenangan gubernur, kewenangan parpol. Seyogyanya mekanisme diproses terus tapi itu kewenangan partai politik tidak bisa intervensi saya,” kata Tjahjo.

Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyatakan tidak mempermasalahkan soal posisi wagub DKI Jakarta dikembalikan ke Sandiaga Uno. “Tidak ada aturan yang melarang, tapi itu sangat tidak etis,” kata Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat dikonfirmasi, Jumat (19/4).

Kata Akmal, seluruh proses pemilihan calon wakil gubernur harus dibatalkan jika Sandiaga ingin kembali duduk sebagai orang nomor dua di DKI Jakarta. Kemudian, dua nama cawagub yang telah diusung pun harus ditarik kembali.

Kendati demikian, nasib Sandiaga Uno tetap ada di tangan partai pengusung, yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka harus sepakat mengembalikan kursi yang sebelumnya telah ditinggalkan Sandiaga. “Itu hak partai pengusung. Pastinya diulang prosesnya, di partai pengusung lagi,” ucap Akmal.

Munculnya opsi kembalinya Sandiaga Uno sebagai wagub DKI Jakarta karena ada potensi dia tidak terpilih dalam kontestasi politik di Pilpres 2019. Sebelumnya dia telah mengundurkan diri dari jabatan itu dihadapan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 2018 lalu.

Sementara itu, beberapa waktu lalu Panitia Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta mengalami kemandekan. Panitia itu akan melanjutkan tugasnya usai pemilu ini. Ketentuan pemilihan cawagub DKI Jakarta itu terdapat dalam pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di sisi lain, PKS dan Gerindra selaku dua partai pengusung Anies Baswedan telah mengajukan dua nama untuk maju menjadi cawagub DKI Jakarta. Yakninya Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Uji Sukma Medianti