May Day 2018, KRPI Sodorkan 5 Maklumat ke Jokowi

Aksi buruh May Day 2018

Menurut Ketua KRPI Timbul Siregar akan berkumpul di Patung Kuda dan berjalan ke Istana Negara. Dalam aksinya setidaknya KRPI akan menyampaikan 5 maklumat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dijelaskan Timbul, lima maklumat tersebut yakni pertama, era revolusi industri 4.0 adalah keniscayaan saat ini bagi industri Indonesia. Karena dengan kemajuan terknologi dan informasi maka industri terus berkompetisi untuk meningkatkan produktivitas.

Kata Timbul, tidak hanya kompetisi industri di dalam negeri tapi juga kompetisi antar negara. Oleh karena itu pemerintah harus berperan dengan pro aktif membangun industri dengan dukungan hadirnya blue print perindustrian, yang didasari oleh hasil riset sehingga menjaga keberlangsungan industri di Indonesia.

“Industri yang berdayaguna dan berkelanjutan tentunya akan berhasil ketika pekerja ditempatkan sebagai subyek industrialisasi,” ujar Timbul dalam keterangan tertulis yang diterima RADAR MALANG ONLINE, Senin (30/4).

Kedua, sambung Timbul, bentuk implementasi pekerja sebagai subyek industrialisasi adalah pelaksanaan Tri Layak yaitu Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak. Maka hasil industri dalam bentuk jasa dan barang akan terserap oleh pasar karena adanya daya beli masyarakat yang baik yang notabene karena daya beli pekerja yang baik. 

“Dengan Tri Layak, secara sosiologis akan tercipta kesenangan bekerja sehingga akan berkorelasi positif pada peningkatan produktivitas bekerja. Peningkatan produktivitas tentunya akan meningkatkan kinerja industri kita,” paparnya.

Ketiga, adapun instrumen yang mendukung Tri Layak untuk kemajuan industri negeri ini didasari pada peran aktif lima Program Jaminan Sosial bagi seluruh pekerja Indonesia. Harapannyas, dengan kehadiran lima program jaminan sosial maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bangsa ini akan semakin meningkat.

Keempat, tentunya industri yang kuat juga harus didukung oleh birokrasi yang baik. Birokrasi yang baik tentunya juga harus memperhatikan kepastian kerja bagi pekerja pekerja honorer, tenaga harian lepas, kontrak, dan sebagainya yang selama ini sudah mengabdi pada negara.

“Lewat kepastian kerja tersebut maka para pekerja negara akan mendapatkan Tri Layak,” paparnya.

Sementara terakhir, soal BUMN yang saat ini berjumlah 118 perusahaan dengan total aset Rp 8.000 triliun, yang memiliki 700 anak perusahaan harus mendukung kemajuan bangsa. Oleh karena itu penyelamatan aset negara tersebut sudah menjadi kebutuhan mendesak saat ini. 

“Dengan BUMN yang sehat maka sangat mendukung eksistensi industri di negara kita. Kembalikan tata kelola  BUMN sesuai pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya.


(gwn/JPC)