Masa Akhir Jabatan Kades Dianggap Rawan Manipulasi

Dewan Warning Bansos Abal-Abal

KEPANJEN – Kekhawatiran anggota DPRD Kabupaten Malang sedang meninggi seiring jadwal berakhirnya masa jabatan beberapa kepala desa (kades). Kekhawatiran tersebut mereka arahkan saat ada kemungkinan penggunaan dana bantuan sosial (bansos) abal-abal yang umumnya sering dilakukan di masa akhir jabatan. Di tahun ini sendiri, jadwalnya ada 32 kades yang masa jabatannya berakhir. Ada tambahan 6 desa juga yang bakal memilih pemimpin yang baru karena kades yang lama diketahui meninggal dunia.

”Jelang pemilihan biasanya tren bantuan sosial akan semakin tinggi, ini yang harus dikawal secara betul oleh pemkab,” kata anggota Komisi A DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq. Menurut dia, jenis bansos bisa bermacam-macam, contohnya ada dana untuk bedah rumah.

”Indikasinya bisa dilihat secara kuantitas. Misalnya di tahun-tahun sebelumnya, target bedah rumah sebanyak 5 unit, tapi tiba-tiba menjadi 20 unit. Hal ini harus diwaspadai pemkab,” sambung politikus dari Partai Gerindra tersebut.

Dia berharap, ada peran aktif dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang.

”Kalau (bansos) terlalu tinggi maka harus dicoret, atau setidaknya jika memang harus ada kenaikan maka harus berimbang dengan anggaran yang lain,” imbuhnya.

Di sisi lain, anggota dewan juga mengingatkan agar pemdes tetap berhati-hati dalam menggunakan dana desa (DD).

”Hindari memberikan unit pelayanan yang sifatnya beri kredit macet kepada masyarakat, lebih baik membuat unit usaha yang bergerak di bidang jasa,” tambah Zia.

Seperti diketahui, dari data Inspektorat Kabupaten Malang, tahun lalu ada tujuh kades yang terjerat kasus hukum. Pelanggaran yang dilakukan terdiri dari dua macam, yakni penyalahgunaan dana desa dan pungutan liar jual beli tanah. Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti berharap, rekapitulasi itu bisa dijadikan pembelajaran bagi seluruh kades.

”Yang paling utama harus sinkron antara perencanaan dan pelaksanaan. Karena selama ini beberapa indikasi pelanggaran yang kami temukan disebabkan tidak match antara perencanaan dan pelaksanaannya,” papar Tridiyah.

Hingga minggu terakhir di bulan Maret, dia memastikan belum ada kasus pelanggaran yang menjerat oknum kades maupun perangkat desa.

”Belum ada bukan berarti tidak ada, monitoring akan tetap kami laksanakan. Bukan berarti mencari-cari, tapi kami tetap harus tertib supaya tidak sampai terjadi hal yang tidak diinginkan,” tutupnya.

Pewarta: Farik Fajarwati
Penyunting: Bayu Mulya
Copy Editor: Dwi Lindawati