Maraknya Pelanggaran Bayangi Pilkada Serentak 2020

SURABAYA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 19 kota/kabupaten Jawa Timur (Jatim) 2020 mendatang dibayangi banyak persoalan. Terutama soal pelanggaran yang bakal terjadi selama proses berlangsung.

Prediksi itu terbaca dari panjangnya daftar pelanggaran kampanye selama Pemilu 2019 (pemilu legislatif-pilpres). Berdasarkan rekap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim), dugaan pelanggaran kampanye mencapai 12.580 kasus. Dari jumlah itu yang teregistrasi tidak sampai separonya, yakni 5.957 kasus.

Data tersebut dibeber Aang Kunaifi SH MH, divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jatim dalam Rapat Evaluasi Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu 2019 di Hotel Majapahit, Minggu malam (8/12). ”Jenisnya macam-macam. Ada pelanggaran administrasi, tindak pidana, serta hukum lainnya,” terang dia.

Meski Pilkada 2020 hanya berlangsung di 19 kota/kabupaten di Jatim, persoalan-persoalan pelanggaran di Pemilu 2019 bakal dijadikan acuan. Dengan begitu, para penyelenggara bisa melakukan antisipasi. ”Data-data tersebut tetap menjadi pegangan kami. Untuk detailnya, akan ada pemetaan kembali,” ujar Aang.

Sembilan belas kota/kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilihan kepada daerah itu adalah Sumenep, Trenggalek, Surabaya, Banyuwangi, Blitar (kabupaten dan kota), Kabupaten Malang, Ngawi, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik, serta Kediri.

”Secara spesifik, daerah mana saja yang masuk kategori waspada belum bisa diketahui. Sekarang kami masih menghimpun informasi,” terang dia. ”Februari atau Maret, akan kami rilis data terbaru untuk ditindaklanjuti oleh kota/kabupaten masing-masing,” sambungnya.

Yang pasti, masih kata Aang, setiap daerah memiliki tingkat kerawanan berbeda. Bisa jadi karena sosial politiknya, aspek penyelenggaraan, atau keamanannya. Sementara itu, dari lokasi yang sama, koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang Geoge da Silva menambahkan, di Kabupaten Malang, ada 12 kecamatan yang masuk dalam radar pengawasan ekstra. Hampir semuanya berada di kawasan Malang Selatan, beberapa di Malang Barat, dan Malang Utara.

Di antaranya, Bantur, Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, Gedangan, Sumbermanjing Wetan (Sumawe), Pagak, Kasembon, Pujon, dan Karangploso. ”Pemetaan ini didasarkan pada kultur budaya, tingkat pendidikan, ekonomi, serta kemiskinan,” ungkap George. 

Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Nenny Fitrin