Manut KPK, Pak Ketua Kembalikan Uang Rp 300 Juta

Kuasa Hukum 14 Anggota Dewan, Dr Solehoddin SH MH.

MALANG KOTA – Warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar semua tersangka suap pembahasan APBD-P 2015 mengembalikan uang negara membuahkan hasil. M. Arief Wicaksono, mantan Ketua DPRD Kota Malang, yang didakwa turut menerima dana pokok pikiran (pokir) mengembalikan Rp 300 juta. Lantas, kapan legislator lain yang kecipratan uang rakyat itu mengembalikan uang itu?

Informasi bahwa Pak Ketua–panggilan M. Arief Wicaksono di internal DPRD Kota Malang– sudah mengembalikan uang pokir itu disampaikan penasihat hukumnya, Andi Firasadi.

Tujuannya agar pengajuan Arief sebagai justice collaborator (JC) disetujui KPK.
”Sudah mengembalikan semuanya karena beliau (M. Arief Wicaksono) ingin menjadi JC KPK,” terang Andi kemarin (30/3).

Andi menyebutkan, uang Rp 300 juta yang diterima Arief berasal dari dua proyek. Yakni, Rp 200 juta dari dugaan suap proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang, sedangkan sisanya Rp 100 juta itu uang pokir pembahasan APBD-P 2015. Aliran uang ”haram” tersebut juga sudah dipaparkan Arief di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya Selasa lalu (27/3).

Andi menegaskan, sejak awal kliennya buka-bukaan di pengadilan maupun penyidik KPK. Selain memburu status JC, Arief juga berkomitmen ingin membongkar semua yang terlibat suap pembahasan APBD-P 2015.



”Pak Arief (M. Arief Wicaksono) kooperatif terhadap penyidik KPK,” kata dia.

Dia berharap, agar KPK mengusut kasus dugaan suap pembahasan APBD-P 2015 dan gratifikasi pembangunan Jembatan Kedungkandang secara tuntas. Tidak berhenti pada 21 tersangka saja, tapi juga pelaku lain yang diduga ikut terlibat. Di antaranya, beberapa petinggi di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Seperti diberitakan sebelumnya, lembaga antirasuah itu sudah menetapkan 21 tersangka kasus suap pembahasan APBD-P 2015. Sebanyak 19 tersangka adalah anggota DPRD Kota Malang, sedangkan dua tersangka lainnya dari eksekutif. Tersangka eksekutif adalah Wali Kota Malang (nonaktif) Moch. Anton dan Jarot Edy Sulistyono (mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan) Kota Malang. Sementara tersangka legislatif merambah dari unsur pimpinan dewan, ketua fraksi, ketua komisi, dan beberapa anggota dewan. Diduga uang pokir yang mengalir ke masing-masing tersangka bervariasi sesuai jabatan. Yakni, kisaran Rp 12,5 juta–Rp 15 juta per orang. Sedangkan unsur pimpinan menikmati dana lebih besar daripada anggota dewan.

Lantas, apakah legislator lain yang terjerat kasus itu ikut mengembalikan uang pokirnya? Sebanyak 14 anggota dewan yang menunjuk Dr Solehoddin SH MH sebagai kuasa hukumnya berpendapat lain. Dr Solehoddin SH MH menyatakan, kliennya tidak menerima uang pokir. Untuk itu, dia mempersilakan Arief mengembalikan karena sudah menerima.

”Arief boleh terima dan mengembalikan uang ke KPK. Tapi, klien saya, apa yang mau dikembalikan?,” kata doktor alumnus Hukum Universitas Brawijaya (UB) itu.

Advokat kelahiran Madura itu menyatakan, dalam kronologis yang dia pelajari, Arief mengaku memberikan uang kepada Suprapto. Hanya, Prapto sendiri menurutnya tidak pernah menerima uang yang dimaksud Arief. Dari sini, dia melanjutkan, sudah bisa dikatakan jika sejumlah anggota dewan yang lain tidak menerima uang apa pun. Karena dalam keterangan Arief, dia menyatakan, warga Kecamatan Lowokwaru itu mengaku memberikan uang kepada Suprapto untuk dibagikan kepada anggota yang lain.

”Bagaimana mau menerima janji atau hadiah? Orang yang dituduhkan Arief saja tidak membenarkan hal itu?” kata dia.

Terpisah, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menerangkan jika pihaknya terus berusaha meminta uang tersebut akan diserahkan kepada negara. Tak hanya itu, mereka diminta mengakui perbuatannya. Jadi, itu dapat menjadi bahan pertimbangan ketika menjalani persidangan nanti.

”Kami berharap, semua tersangka kooperatif dalam menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Tentu semua itu akan menjadi pertimbangan penyidik,” kata Febri.

Meski banyak tersangka yang mengelak, Febri menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pendalaman terhadap para tersangka. Jadi, keterangan itu ada untuk menguatkan barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik KPK.

Pewarta: NR1 & Fajrus Shiddiq
Penyunting: Mahmudan
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Radar Malang