Mantan Kajari Pamekasan Divonis 4 Tahun Sinergi Jawa Pos

Putusan tersebut lebih ringan dengan tuntutan jaksa penuntut KPK. Pada sidang sebelumnya, jaksa menuntut Rudi dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim Tahsin menilai, Rudi terbukti secara sah melakukan tindak pidana suap. Dia dinyatakan menerima hadiah atau janji dari terdakwa  lain. Atas dasar itu, yang bersangkutan harus menjalani hukuman pidana.

Pada kesempatan sebelumnya, ketua majelis hakim membacakan amar putusan untuk empat terdakwa. Mereka divonis terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana suap secara bersama-sama. Vonis terhadap Bupati Pamekasan (nonaktif) Achmad Syafii paling berat daripada tiga orang yang lain.

Yakni, 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Hak untuk dipilih dicabut selama 3 tahun setelah bebas dari penjara. Dengan demikian, Syafii tak boleh dipilih selama 5 tahun 8 bulan.



Kepala Inspektorat Pamekasan Sudjipto Utomo divonis hukuman pidana 1 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider 1 bulan kurungan. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Pamekasan Noer Solehoddin divonis hukuman pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider 1 bulan kurungan.

Kepala Desa (Kades) Dasok Agus Mulyadi divonis hukuman pidana 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider 1 bulan kurungan.

Atas putusan majelis hakim tersebut, Achmad Syafii dan Kades Dasok Agus Mulyadi memilih pikir-pikir setelah berkoordinasi dengan kuasa hukum masing-masing. Sedangkan Sudjipto Utomo dan Noer Solehoddin langsung menyatakan menerima putusan majelis hakim. Mereka menyatakan tidak melakukan upaya hukum lanjutan.

Rudi terbukti dengan dakwaan pertama. Yakni pasal 12 huruf a UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Rudi dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, Rudi juga telah mengakui atas perbuatannya. ”Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pidana hukuman dikurangi selama menjalani masa tahanan,” kata Tahsin saat membacakan amar putusan.

Atas vonis tersebut, Rudi justru memilih menerima. Hal itu terungkap setelah Rudi dipersilakan oleh majelis hakim untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum. ”Saya menerima atas putusan majelis hakim,” ucapnya lirih di depan majelis hakim.

Jaksa Penuntut Umum KPK Heri Budiyanto mengatakan, phaknya belum bisa menentukan langkah hukum yang akan ditempuh mengenai putusan majelis hakim terhadap Rudi. Pihaknya masih akan koordinasi terlebih dahulu dengan tim jaksa lain di KPK.

”Makanya, kami pikir-pikir dulu atas putusan majelis hakim terhadap terdakwa,” ujarnya.

Heri menyampaikan, pihaknya baru bisa memutuskan apakah banding atau tidak seminggu ke depan. Namun, kata Heri, putusan majelis hakim sudah memenuhi dua per tiga dari tuntutan jaksa. ”Sebenarnya sudah memenuhi dua per tiga dari tuntutan,” jelasnya.

Ade Yuliawan, kuasa hukum Rudi Indra Prasetya, mengatakan, atas putusan majelis hakim,kliennya memilih menerima dan menempuh langkah hukum banding. Pihaknya beralasan agar perkara tersebut cepat tuntas. ”Kami tidak bisa berbuat apa-apa karena klien kami sudah menerima. Mungkin agar cepat selesai,” terangnya.

Kasus ini bermula ketika Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggegerkan Pamekasan, Rabu (2/8). Komisi antirasuah itu mengamankan sejumlah pejabat penting. Di antaranya,Rudi Indra Prasetya dan Achmad Syafii.

Pada perkembangannya, selain mereka, tiga orang lain ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Inspektorat Pamekasan Sudjipto Utomo, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Pamekasan Noer Solehoddin serta Kades Dasok Agus Mulyadi. 

KPK juga menyita barang bukti (BB) berupa uang tunai sekitar Rp 250 juta dalam kasus penyimpangan dana desa (DD) itu.

(mr/daf/luq/bas/JPR)