Malang Selatan Dominasi Kemiskinan

KEPANJEN – Secara kuantitatif, angka kemiskinan di kabupaten masih yang terbesar di Jawa Timur. Kondisi itu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkab Malang sebelum berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021. Hingga Desember 2019 lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Malang berada di angka 9,47 persen. Dengan data BPS tahun 2019 yang menyebut ada 2,5 juta warga Kabupaten Malang, artinya masih ada 236 ribu penduduk yang berada di garis kemiskinan.

Angka akhir tahun 2019 tersebut turun sebesar 0,9 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka 10,37 persen. ”Kalau mengacu pada RPJMD, sebenarnya sudah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 10,4 persen. Sampai akhir tahun ini atau akhir periode RPJMD, kalau bisa target kami bisa mencapai 8 persen sampai 7,5 persen,” kata Tomie kemarin (14/2). Mantan kepala dinas pertanian itu lantas menyebut total ada 20 indikator yang mengakibatkan warga masuk dalam kategori miskin.

Salah satunya yakni kepemilikan kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan beberapa fasilitas negara lainnya. Kondisi tempat tinggal yang meliputi lantai dan tembok serta akses air bersih juga termasuk di dalamnya. ”Dalam arti ketika setelah mereka mendapatkan perbaikan untuk fasilitas itu, maka mereka sudah bisa terangkat atau lepas dari status miskin tersebut,” sambung Tomie.

Dari segi sebaran, dia tidak memungkiri bahwa wilayah Malang Selatan masih mendominasi sebaran kemiskinan di kabupaten. Indikator lainnya yang juga membuat persentase kemiskinan di Kabupaten Malang masih tinggi yakni lapangan kerja di sektor informal. ”Dari sisi pendapatan, banyak masyarakat kabupaten yang bekerja di sektor informal yaitu petani. Padahal, dominasi masyarakat kabupaten kan memang di sana (petani),” beber Tomie.

Sebagai upaya untuk menekan angka kemiskinan, beberapa langkah bakal dilakukan Pemkab Malang di tahun ini. Di sektor pertanian misalnya, pemberian bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada para petani bakal di-plot untuk bisa meningkatkan produktivitas petani. ”Dengan harapan dari sisi pendapatan mereka (petani) akan naik, tapi tentu saja bantuan yang diberikan tidak bisa dipukul rata,” katanya.

Dari aspek kesejahteraan, tahun ini bappeda kembali menganggarkan program Beras Kami dengan total alokasi anggaran Rp 900 juta.  Seperti diketahui, program Beras Kami atau Rasmi merupakan salah satu upaya Pemkab Malang yang telah dilaksanakan sejak 2019 lalu. Sistemnya, pemkab membeli beras dari petani lokal dengan harga normal untuk disalurkan kembali lewat program subsidi kepada masyarakat kategori miskin. Program lainnya yang juga berperan besar yakni melalui program pengembangan desa wisata.

Sementara itu, Bupati Malang Drs H.M. Sanusi MM optimistis angka kemiskinan di wilayahnya bisa turun hingga satu digit. ”Kami masih terus berupaya agar kemiskinan turun menjadi 8 persen,” kata Sanusi beberapa waktu lalu. Untuk menekan angka kemiskinan tersebut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong agar seluruh masyarakat mendukung program pemerintah, khususnya di bidang pengembangan pariwisata. ”Saya mendorong agar seluruh kecamatan minimal memiliki satu destinasi pariwisata dan akan lebih baik lagi jika setiap desa juga memiliki wisata yang bisa dijual sehingga ekonomi kemasyarakatannya akan tumbuh,” tukasnya. 

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya