22.1 C
Malang
Sabtu, Februari 10, 2024

2022, Realisasi Belanja APBN Tembus Rp 7,5 T

MALANG KOTA – Serapan belanja APBN di wilayah Malang Raya dan Pasuruan sepanjang 2022 lalu mencapai Rp 7,5 triliun. Realisasinya mencapai 96,6 persen dari pagu belanja Rp 7,7 triliun. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang Rintok Juhirman mengatakan, realisasi tersebut mengalami peningkatan 7,93 persen dari realisasi sepanjang 2021 lalu. “Realisasi tahun 2021 lalu Rp 8,50 triliun atau 95,76 persen dari pagu Rp 8,99 triliun,” terang dia. Realisasi belanja Rp 7,51 triliun tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat yang terbagi antara investasi vertikal kementerian Rp 5,76 triliun, dari total pagu Rp5,94 triliun.

Kemudian juga lewat transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,75 triliun dari pagu Rp1,83 triliun. Dia merinci, realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp 3,58 triliun, belanja barang Rp 1,97 triliun, belanja modal Rp 195,61 miliar, belanja bantuan sosial menembus Rp 15,03 miliar. Sedangkan untuk TKDD di KPPN Malang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terealisasi Rp 270,41 miliar, dari pagu Rp.320,74 miliar. DAK non-fisik telah terealisasi Rp 676,46 miliar dari total pagu Rp 703,12 miliar.

Baca Juga:  Pemkot Sebut Malang Plaza Belum Ajukan SLF

DAK nonfisik tersebut masuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dan untuk DD terealisasi Rp 801,66 miliar dari total pagu Rp.802,05 miliar. Rintok berharap, realisasi belanja Rp 7,51 triliun tersebut menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiple effect untuk mendorong ekonomi tumbuh. pihaknya menyampaikan bahwa dari sisi Pendapatan Negara, hingga Desember 2022 lalu KPPN Malang mencatat sebanyak Rp 108,68 triliun.

MALANG KOTA – Serapan belanja APBN di wilayah Malang Raya dan Pasuruan sepanjang 2022 lalu mencapai Rp 7,5 triliun. Realisasinya mencapai 96,6 persen dari pagu belanja Rp 7,7 triliun. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang Rintok Juhirman mengatakan, realisasi tersebut mengalami peningkatan 7,93 persen dari realisasi sepanjang 2021 lalu. “Realisasi tahun 2021 lalu Rp 8,50 triliun atau 95,76 persen dari pagu Rp 8,99 triliun,” terang dia. Realisasi belanja Rp 7,51 triliun tersebut digunakan untuk belanja pemerintah pusat yang terbagi antara investasi vertikal kementerian Rp 5,76 triliun, dari total pagu Rp5,94 triliun.

Kemudian juga lewat transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,75 triliun dari pagu Rp1,83 triliun. Dia merinci, realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp 3,58 triliun, belanja barang Rp 1,97 triliun, belanja modal Rp 195,61 miliar, belanja bantuan sosial menembus Rp 15,03 miliar. Sedangkan untuk TKDD di KPPN Malang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik terealisasi Rp 270,41 miliar, dari pagu Rp.320,74 miliar. DAK non-fisik telah terealisasi Rp 676,46 miliar dari total pagu Rp 703,12 miliar.

Baca Juga:  Progres Pembangunan Sudah 71 Persen, Kemegahan MCC Terhalangi Kabel Semrawut

DAK nonfisik tersebut masuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dan untuk DD terealisasi Rp 801,66 miliar dari total pagu Rp.802,05 miliar. Rintok berharap, realisasi belanja Rp 7,51 triliun tersebut menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiple effect untuk mendorong ekonomi tumbuh. pihaknya menyampaikan bahwa dari sisi Pendapatan Negara, hingga Desember 2022 lalu KPPN Malang mencatat sebanyak Rp 108,68 triliun.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/