24.7 C
Malang
Kamis, Februari 8, 2024

Soal Proyek Jacking, Dewan: Somasi Pemkot ke PT CGA Terkesan Berlarut-Larut

MALANG KOTA- Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin juga angkat bicara soal rumitnya kasus Proyek Jacking. Dia menyebut bila somasi yang disampaikan Pemkot Malang kepada PT CGA itu masih terkesan berlarut-larut. Sebab dari tahun lalu permasalahan itu tak ada jalan keluar yang pasti.

”Kami akan kejar itu (masalah somasi), dulu informasi yang saya dapat masih belum dapat saran BANI,” kata dia. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu ingin pemkot segera menyelesaikan masalah tersebut setidaknya tahun ini. Jika tidak, maka rencana menormalisasi drainase di Kota Malang terus akan tertunda. Dampak panjangnya adalah masalah banjir akan terus berlangsung tiap musim penghujan.

Baca Juga:  Soal Penularan Omicron di Banjararum, Gubernur Sebut Tidak Ada Lockdown

Seperti diketahui, proyek itu awalnya dirancang untuk menanggulangi banjir di lima titik. Yakni di kawasan Gading Kasri, perempatan Jalan Galunggung, kawasan Pulosari, Jalan Terusan Dieng, dan Jalan Bondowoso. Problem proyek senilai Rp 38 miliar itu mulai mencuat di tahun 2014. Kasusnya sudah beranjak ke tingkat Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang dan Mahkamah Agung.

Pada 24 September 2018, Wali Kota Malang Sutiaji yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sempat berencana melanjutkan proyek itu di tahun 2019. Sayangnya rencana itu kembali pupus. Begitu juga rencana melanjutkannya di tahun 2020. Saat itu, alasan utamanya karena PT CGA dinyatakan pailit. Awal 2020 lalu, pemkot dan PT CGA sempat bersepakat untuk menuntaskan masalah tersebut ke BANI. Dari sana lah saran untuk menyomasi PT CGA akhirnya mencuat. (adn/by/mas)

MALANG KOTA- Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin juga angkat bicara soal rumitnya kasus Proyek Jacking. Dia menyebut bila somasi yang disampaikan Pemkot Malang kepada PT CGA itu masih terkesan berlarut-larut. Sebab dari tahun lalu permasalahan itu tak ada jalan keluar yang pasti.

”Kami akan kejar itu (masalah somasi), dulu informasi yang saya dapat masih belum dapat saran BANI,” kata dia. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu ingin pemkot segera menyelesaikan masalah tersebut setidaknya tahun ini. Jika tidak, maka rencana menormalisasi drainase di Kota Malang terus akan tertunda. Dampak panjangnya adalah masalah banjir akan terus berlangsung tiap musim penghujan.

Baca Juga:  Setoran Uji Kir Diprediksi Turun 25 Persen

Seperti diketahui, proyek itu awalnya dirancang untuk menanggulangi banjir di lima titik. Yakni di kawasan Gading Kasri, perempatan Jalan Galunggung, kawasan Pulosari, Jalan Terusan Dieng, dan Jalan Bondowoso. Problem proyek senilai Rp 38 miliar itu mulai mencuat di tahun 2014. Kasusnya sudah beranjak ke tingkat Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang dan Mahkamah Agung.

Pada 24 September 2018, Wali Kota Malang Sutiaji yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sempat berencana melanjutkan proyek itu di tahun 2019. Sayangnya rencana itu kembali pupus. Begitu juga rencana melanjutkannya di tahun 2020. Saat itu, alasan utamanya karena PT CGA dinyatakan pailit. Awal 2020 lalu, pemkot dan PT CGA sempat bersepakat untuk menuntaskan masalah tersebut ke BANI. Dari sana lah saran untuk menyomasi PT CGA akhirnya mencuat. (adn/by/mas)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/