25.2 C
Malang
Rabu, Februari 14, 2024

Kosongkan Sejumlah Rumah atau Diusir Paksa

MALANG KOTA – Penuntasan perkara aset Pemkot Malang di Jalan Bondowoso, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen terus dilaksanakan. Kemarin siang (14/7), bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang memberikan surat peringatan kepada beberapa penghuni perumahan pinggir jalan tersebut.

Seperti diketahui, Kejari Kota Malang masuk ke dalam Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah Kota Malang. Bersama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Hukum Sekda, Inspektorat, dan BPN Kota Malang, mereka mendatangi kawasan tersebut pada pukul 10.00. “Ini menindaklanjuti pemeriksaan BPK – RI terkait pengamanan aset barang milik daerah (BMD) 17 Oktober 2017 lalu,” kata Kasi Intel Kejari Kota Malang Eko Budisusanto SH MH.

Baca Juga:  Gaet Wisatawan, Pemkot Usul Buka Homestay di Dalam Kampung Kajoetangan

Sebelumnya, langkah dari pemkot untuk hasil pemeriksaan itu ialah dengan memasang patok “Aset Milik Pemkot Malang” di beberapa titik pada 22 Desember 2021 lalu. Itu dilakukan bersamaan dengan beberapa aset milik pemkot yang lain. Papan itu dipasang di enam rumah yang tergolong sebagai kompleks eks pegawai KPKNL Kementerian Keuangan RI itu. Kejari memberikan surat peringatan pertama kepada enam rumah tersebut.

Eko menyebut bila surat itu memberi peringatan kepada penghuni untuk segera mengosongkan rumah itu. Setidaknya surat itu memiliki durasi satu bulan sejak pemberiannya. “Kami akan berikan lagi sampai surat peringatan ketiga,” ucap mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Tanjung Perak Surabaya itu.

Baca Juga:  6.302 ASN Pemkot Malang Terima Gaji Ke-13

Dalam kegiatan yang berlangsung selama satu jam itu, tim berhasil memberikan surat kepada empat rumah. Dua lainnya diketahui dalam keadaan kosong tidak ada penghuni. Mereka pun meninggalkan rumah itu tanpa pemberian surat. Para pihak yang menerima itu disebut Eko kooperatif saat didatangi. Tetapi, surat itu juga memiliki konsekuensi bila tidak diindahkan sampai tiga kali. “Kalau sampai tiga kali tidak mengosongkan, pemkot bersama Kejari akan melakukan pengosongan paksa,” tutup Eko. (biy/abm)

MALANG KOTA – Penuntasan perkara aset Pemkot Malang di Jalan Bondowoso, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen terus dilaksanakan. Kemarin siang (14/7), bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang memberikan surat peringatan kepada beberapa penghuni perumahan pinggir jalan tersebut.

Seperti diketahui, Kejari Kota Malang masuk ke dalam Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah Kota Malang. Bersama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Hukum Sekda, Inspektorat, dan BPN Kota Malang, mereka mendatangi kawasan tersebut pada pukul 10.00. “Ini menindaklanjuti pemeriksaan BPK – RI terkait pengamanan aset barang milik daerah (BMD) 17 Oktober 2017 lalu,” kata Kasi Intel Kejari Kota Malang Eko Budisusanto SH MH.

Baca Juga:  Pemkot Batal Tambah Rute Bus Macito

Sebelumnya, langkah dari pemkot untuk hasil pemeriksaan itu ialah dengan memasang patok “Aset Milik Pemkot Malang” di beberapa titik pada 22 Desember 2021 lalu. Itu dilakukan bersamaan dengan beberapa aset milik pemkot yang lain. Papan itu dipasang di enam rumah yang tergolong sebagai kompleks eks pegawai KPKNL Kementerian Keuangan RI itu. Kejari memberikan surat peringatan pertama kepada enam rumah tersebut.

Eko menyebut bila surat itu memberi peringatan kepada penghuni untuk segera mengosongkan rumah itu. Setidaknya surat itu memiliki durasi satu bulan sejak pemberiannya. “Kami akan berikan lagi sampai surat peringatan ketiga,” ucap mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Tanjung Perak Surabaya itu.

Baca Juga:  Lewat BLUD Parkir, Pemkot Malang Kejar PAD Rp 12,5 Miliar

Dalam kegiatan yang berlangsung selama satu jam itu, tim berhasil memberikan surat kepada empat rumah. Dua lainnya diketahui dalam keadaan kosong tidak ada penghuni. Mereka pun meninggalkan rumah itu tanpa pemberian surat. Para pihak yang menerima itu disebut Eko kooperatif saat didatangi. Tetapi, surat itu juga memiliki konsekuensi bila tidak diindahkan sampai tiga kali. “Kalau sampai tiga kali tidak mengosongkan, pemkot bersama Kejari akan melakukan pengosongan paksa,” tutup Eko. (biy/abm)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/