22.5 C
Malang
Kamis, Februari 8, 2024

ASN Kota Malang Wajib Belanja Produk UMKM

MALANG KOTA – Kebijakan Wali Kota Sutiaji yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) belanja produk UMKM terus dimatangkan. Agar para pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tidak kesulitan, pemkot menyiapkan aplikasi Malpro.

Sementara ini, sudah ada 165 UMKM yang terdaftar dalam aplikasi tersebut. Artinya, produk milik ratusan UMKM itu lah yang bakal menjadi objek pembelian ASN. Setelah menyiapkan aplikasi, Sutiaji bakal membuat peraturan wali kota (perwali).

”Akan dibuat persentase, minimal berapa yang harus dibelanjakan ke UMKM. Tentu ada reward dan punishment jika tidak mencapai minimal yang ditentukan,” tutur Sutiaji kemarin (13/3).

Rencananya, produk yang diwajibkan adalah terkait kebutuhan dasar. “Maksud kebutuhan dasar di sini seperti beras, minyak goreng, gula, dan susu. Sehingga tidak membebani,” imbuhnya.

Baca Juga:  Arema FC Vs Persik Kediri, Momentum Perpanjang Dominasi

Sutiaji mengatakan, pihaknya mewajibkan ASN membeli produk UMKM karena ingin menguatkan ekonomi kerakyatan. Dia yakin hal itu akan berpengaruh terhadap gini ratio (angka kesenjangan) di Kota Malang. “Saya harapkan pertumbuhan ekonomi yang sudah bagus ini dibarengi dengan penguatan ekonomi kecil. Jadi, uang ini juga harus mengalir kepada ekonomi kerakyatan,” terang alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang itu.

Jika ke depan program ini sukses, dia berharap bisa menjadi contoh bagi instansi lainnya. “ASN harus memberi contoh pertama untuk membeli produk UMKM. Kemudian kami akan menyebarkan kepada instansi lain. Misalnya kepada perguruan tinggi (PT) atau pegawai bank,” tandasnya.

Baca Juga:  Bahaya! Sampah Bikin Brantas Tak Ramah Warga

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Malang Muhammad Nur Widianto mengatakan, meski sudah diluncurkan, aplikasi Malpro ini masih perlu ditingkatkan. Sebab, saat ini layanan pembayaran baru bersifat COD. “Ke depan, pembayaran bisa dilakukan dengan non-tunai. Kami akan kerja sama dengan Bank Jatim,” tuturnya.

Untuk sementara waktu, lanjutnya, keuntungan penjualan akan sepenuhnya diberikan kepada pelaku UMKM. Pihaknya mengaku, aplikasi ini hanya berfungsi sebagai perantara antara ASN dan pelaku UMKM. ”Bukan untuk mencari keuntungan,” kata pejabat eselon II B Pemkot Malang itu. (adk/dan)

MALANG KOTA – Kebijakan Wali Kota Sutiaji yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) belanja produk UMKM terus dimatangkan. Agar para pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tidak kesulitan, pemkot menyiapkan aplikasi Malpro.

Sementara ini, sudah ada 165 UMKM yang terdaftar dalam aplikasi tersebut. Artinya, produk milik ratusan UMKM itu lah yang bakal menjadi objek pembelian ASN. Setelah menyiapkan aplikasi, Sutiaji bakal membuat peraturan wali kota (perwali).

”Akan dibuat persentase, minimal berapa yang harus dibelanjakan ke UMKM. Tentu ada reward dan punishment jika tidak mencapai minimal yang ditentukan,” tutur Sutiaji kemarin (13/3).

Rencananya, produk yang diwajibkan adalah terkait kebutuhan dasar. “Maksud kebutuhan dasar di sini seperti beras, minyak goreng, gula, dan susu. Sehingga tidak membebani,” imbuhnya.

Baca Juga:  ASN Senior Vs Junior Berebut Lolos 3 Besar Calon Sekkota Malang

Sutiaji mengatakan, pihaknya mewajibkan ASN membeli produk UMKM karena ingin menguatkan ekonomi kerakyatan. Dia yakin hal itu akan berpengaruh terhadap gini ratio (angka kesenjangan) di Kota Malang. “Saya harapkan pertumbuhan ekonomi yang sudah bagus ini dibarengi dengan penguatan ekonomi kecil. Jadi, uang ini juga harus mengalir kepada ekonomi kerakyatan,” terang alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang itu.

Jika ke depan program ini sukses, dia berharap bisa menjadi contoh bagi instansi lainnya. “ASN harus memberi contoh pertama untuk membeli produk UMKM. Kemudian kami akan menyebarkan kepada instansi lain. Misalnya kepada perguruan tinggi (PT) atau pegawai bank,” tandasnya.

Baca Juga:  Kiat Sukses UMKM Kota Malang Terus Tumbuh di Era Digital

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Malang Muhammad Nur Widianto mengatakan, meski sudah diluncurkan, aplikasi Malpro ini masih perlu ditingkatkan. Sebab, saat ini layanan pembayaran baru bersifat COD. “Ke depan, pembayaran bisa dilakukan dengan non-tunai. Kami akan kerja sama dengan Bank Jatim,” tuturnya.

Untuk sementara waktu, lanjutnya, keuntungan penjualan akan sepenuhnya diberikan kepada pelaku UMKM. Pihaknya mengaku, aplikasi ini hanya berfungsi sebagai perantara antara ASN dan pelaku UMKM. ”Bukan untuk mencari keuntungan,” kata pejabat eselon II B Pemkot Malang itu. (adk/dan)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/