MALANG KOTA – Ribuan bayi di Kota Malang berisiko mengalami stunting (pertumbuhan terhambat). Hal itu disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji dalam rapat paripurna tentang penyampaian hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di gedung DPRD Kota Malang, Senin lalu (8/5).
Orang nomor satu di Pemkot Malang itu menyebut, 8,9 persen dari total jumlah bayi yang mengikuti bulan timbang terindikasi stunting. Angka stunting itu mengacu pada hasil bulan timbang Februari lalu, yang diikuti 34 ribu.
”Jadi, saat ini jumlah anak-anak yang berpotensi stunting sekitar 3 ribu jiwa. Hal itu harus terus ditekan,” ujar Sutiaji di hadapan legislator dan pejabat eselon II Pemkot Malang.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang dr Husnul Muarif menambahkan, tahun ini pihaknya menargetkan angka stunting bisa ditekan hingga 5 persen. Itu dilakukan dengan kolaborasi bersama perangkat daerah (PD) lain di Pemkot Malang. ”Jadi tidak hanya dinkes saja yang bergerak,” ucap dia.
Kolaborasi itu melalui penunjukan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi orang tua asuh. Mereka diminta memiliki 1-2 anak asuh yang berisiko stunting.
Selain menjadi orang tua asuh, dokter Husnul juga mendorong upaya-upaya lain. Misalnya perbaikan rumah untuk lingkungan sehat, mencegah jumlah kasus pernikahan dini, menunda kehamilan bagi pasangan suami istri (pasutri) di bawah usia 19 tahun, hingga pemberian suplemen.
Di tempat lain, Sekretaris Komisi D (Bidang Kesra) DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman, pihaknya mendorong pemkot lebih serius lagi dalam menanggulangi stunting. Salah satunya, Fuad mengatakan, pemkot perlu menambah anggaran penanggulangan stunting. Tujuannya adalah percepatan penekanan angka stunting.
”Jadi bagaimana pun caranya, perangkat daerah terkait perlu melakukan kajian,” kata Fuad. ”Kalau bisa, angka stunting ditekan sampai nol persen,” tambah politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Legislator yang juga pengusaha itu mengapresiasi upaya yang selama ini dilakukan Wali Kota Malang Sutiaji. Fuad berharap, penanganan stunting terus berlanjut meski masa kepemimpinan sutiaji berakhir September depan. ”Kami akan mengecek dana stunting supaya bisa dinaikkan (lokasinya). Terutama pada APBD perubahan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait,” pungkasnya. (mel/dan)
