MALANG KOTA – Wacana angkot listrik mendapat tanggapan dari DPRD Kota Malang. Parlemen menilai, keberadaan angkot berbasis listrik perlu, tapi operasionalnya belum mendesak. Sebab, legislator menilai, pemkot punya beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum tuntas, yakni penanggulangan banjir dan mengurai kemacetan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Abdul Wahid mengatakan, tahun depan fokus anggaran masih akan dialokasikan untuk penanganan banjir dan kemacetan. Jika operasional angkot listrik juga diupayakan, dia khawatir anggaran tidak cukup. ”Anggaran Kota Malang masih belum mampu menanggung itu (operasional angkot listrik),” ujar Wahid.
Wahid menilai, pengaturan trayek angkot lebih memungkinkan direalisasikan dalam waktu dekat. “Percuma mengadakan barang berupa angkot listrik tapi tidak ada yang memanfaatkannya,” ungkapnya.
Menurutnya, pemkot lebih fokus menggairahkan penggunaan angkot, dari pada merealisasikan angkot listrik. Jika minat masyarakat menggunakan angkot sudah tinggi, katanya, baru lah bisa transisi menuju berbasis listrik. “Nanti akan dialihkan ke model angkutan apa pun, tinggal perkara teknis saja,” terangnya.
Dia menambahkan. jangan sampai penggunaan uang rakyat dalam skala besar untuk pengadaan angkot listrik tidak menyentuh kebutuhan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu, Wahid menegaskan perlu proses panjang, terutama harus ada kajian mendalam. ”Perlu dikaji, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak,” katanya.
Sejalan dengan itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin menyebut perlu disiapkan pengelolaan transportasi yang baik, termasuk bagaimana memberdayakan sopir-sopir angkot. ”Jangan sampai kebijakan baru justru menimbulkan polemik baru pula,” katanya. “Makanya harus benar-benar melibatkan masyarakat jika nanti direalisasikan (operasional angkot listrik),” pungkasnya. (dre/dan)
